detikcom

Selasa, 01/11/2011 13:22 WIB

KPK Ingin Undang-undang Tipikor Bisa Jerat Pihak Swasta

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digandeng Kemenkum HAM untuk menggodok revisi Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK berharap UU Tipikor juga bisa menjerat pihak swasta.

"Ya soal hukuman, memasukkan nilai UNCAC yang sudah diratifikasi oleh kita. Ini bisa berkembang ke swasta juga kan sekarang hanya sebatas penyelenggara negara saja," kata Jubir KPK Johan Budi ketika dihubungi wartawan, Selasa (1/11/2011).

Mengenai terobosan Kemenkum HAM yang salah satunya dengan mengeluarkan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat, Johan mengatakan KPK menyarankan perlunya penekanan pada pemiskinan koruptor.

"Saya kira itu yang soal pengetatan dan hukuman lebih lama itu adalah determinasi efek. Orang jadi takut korupsi. Kedua, pemiskinan perlu juga jangan hanya remisi," ujarnya.

Revisi UU 31/1999 tentang Tipikor batal dilakukan tahun ini, dan akan dilakukan tahun depan. Kementerian Hukum dan HAM akan menggandeng KPK dalam menggodok revisi undang-undang ini sebelum dibawa ke DPR.

UU Tipikor telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun ketika akan dibahas di Komisi III, RUU tersebut ditarik kembali ke Sekretariat Negara.

Dalam undang-undang yang sekarang, hanya diatur mengenai tindak korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Pihak swasta belum tersentuh.




Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(fjp/aan)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%