Selasa, 01/11/2011 13:22 WIB

KPK Ingin Undang-undang Tipikor Bisa Jerat Pihak Swasta

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digandeng Kemenkum HAM untuk menggodok revisi Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK berharap UU Tipikor juga bisa menjerat pihak swasta.

"Ya soal hukuman, memasukkan nilai UNCAC yang sudah diratifikasi oleh kita. Ini bisa berkembang ke swasta juga kan sekarang hanya sebatas penyelenggara negara saja," kata Jubir KPK Johan Budi ketika dihubungi wartawan, Selasa (1/11/2011).

Mengenai terobosan Kemenkum HAM yang salah satunya dengan mengeluarkan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat, Johan mengatakan KPK menyarankan perlunya penekanan pada pemiskinan koruptor.

"Saya kira itu yang soal pengetatan dan hukuman lebih lama itu adalah determinasi efek. Orang jadi takut korupsi. Kedua, pemiskinan perlu juga jangan hanya remisi," ujarnya.

Revisi UU 31/1999 tentang Tipikor batal dilakukan tahun ini, dan akan dilakukan tahun depan. Kementerian Hukum dan HAM akan menggandeng KPK dalam menggodok revisi undang-undang ini sebelum dibawa ke DPR.

UU Tipikor telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun ketika akan dibahas di Komisi III, RUU tersebut ditarik kembali ke Sekretariat Negara.

Dalam undang-undang yang sekarang, hanya diatur mengenai tindak korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Pihak swasta belum tersentuh.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
35%
Kontra
65%