detikcom
Selasa, 01/11/2011 13:22 WIB

KPK Ingin Undang-undang Tipikor Bisa Jerat Pihak Swasta

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digandeng Kemenkum HAM untuk menggodok revisi Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK berharap UU Tipikor juga bisa menjerat pihak swasta.

"Ya soal hukuman, memasukkan nilai UNCAC yang sudah diratifikasi oleh kita. Ini bisa berkembang ke swasta juga kan sekarang hanya sebatas penyelenggara negara saja," kata Jubir KPK Johan Budi ketika dihubungi wartawan, Selasa (1/11/2011).

Mengenai terobosan Kemenkum HAM yang salah satunya dengan mengeluarkan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat, Johan mengatakan KPK menyarankan perlunya penekanan pada pemiskinan koruptor.

"Saya kira itu yang soal pengetatan dan hukuman lebih lama itu adalah determinasi efek. Orang jadi takut korupsi. Kedua, pemiskinan perlu juga jangan hanya remisi," ujarnya.

Revisi UU 31/1999 tentang Tipikor batal dilakukan tahun ini, dan akan dilakukan tahun depan. Kementerian Hukum dan HAM akan menggandeng KPK dalam menggodok revisi undang-undang ini sebelum dibawa ke DPR.

UU Tipikor telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun ketika akan dibahas di Komisi III, RUU tersebut ditarik kembali ke Sekretariat Negara.

Dalam undang-undang yang sekarang, hanya diatur mengenai tindak korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Pihak swasta belum tersentuh.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
60%
Kontra
40%