detikcom
Senin, 31/10/2011 12:59 WIB

DPR: Freeport Tak Memberi Kesejahteraan Bagi Rakyat Papua

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - DPR menyoroti keberadaan PT Freeport di Papua yang beberapa pekan ini mengalami kisruh. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Freeport tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

"Saya ingin mengatakan, Freeport sebagai sebuah perusahaan besar, dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya mereka tidak memberikan kesejahteraan lebih baik," ujar Pramono kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2011).

Menurut Pramono, bila dibandingkan dengan Newmont, Kaltim Prima Coal dan Adaro, kisruh seperti Freeport cenderung tidak pernah ada. Hal ini disebabkan Freeport selalu mendapat proteksi dari kekuasaan.

"Sehingga merasa bahwa deal-nya tidak perlu dengan karyawan, tapi dengan pusat-pusat kekuasaan. Itu yang menyebabkan ada arogansi dari pemilik Freeport," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga kesulitan untuk melakukan renegosiasi dengan Freeport. Hal itu disebabkan PT Freeport terikat dengan arbitrase internasional, tidak terikat pada pengadilan lokal.

"Dan kalau maju dari arbitrase nasional, mau sampai zaman komodo bintang satu juga tidak selesai. Padahal sudah ada UU Minerba yang mewajibkan seluruh kontak karya menyesuaikan UU Minerba. Tetapi Freeport salah satu yang tidak menerapkan UU Minerba. Mereka tidak terikat secara itu," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/rdf)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%