detikcom
Senin, 31/10/2011 12:59 WIB

DPR: Freeport Tak Memberi Kesejahteraan Bagi Rakyat Papua

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - DPR menyoroti keberadaan PT Freeport di Papua yang beberapa pekan ini mengalami kisruh. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Freeport tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

"Saya ingin mengatakan, Freeport sebagai sebuah perusahaan besar, dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya mereka tidak memberikan kesejahteraan lebih baik," ujar Pramono kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2011).

Menurut Pramono, bila dibandingkan dengan Newmont, Kaltim Prima Coal dan Adaro, kisruh seperti Freeport cenderung tidak pernah ada. Hal ini disebabkan Freeport selalu mendapat proteksi dari kekuasaan.

"Sehingga merasa bahwa deal-nya tidak perlu dengan karyawan, tapi dengan pusat-pusat kekuasaan. Itu yang menyebabkan ada arogansi dari pemilik Freeport," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga kesulitan untuk melakukan renegosiasi dengan Freeport. Hal itu disebabkan PT Freeport terikat dengan arbitrase internasional, tidak terikat pada pengadilan lokal.

"Dan kalau maju dari arbitrase nasional, mau sampai zaman komodo bintang satu juga tidak selesai. Padahal sudah ada UU Minerba yang mewajibkan seluruh kontak karya menyesuaikan UU Minerba. Tetapi Freeport salah satu yang tidak menerapkan UU Minerba. Mereka tidak terikat secara itu," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%