detikcom
Minggu, 30/10/2011 15:14 WIB

PDIP: Jakarta Semrawut karena Foke Tak Dibantu Pemerintah Pusat

Fajar Pratama - detikNews
Warga miskin di Jakarta
Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta menilai kesemrawutan di Jakarta bukan kesalahan Fauzi Bowo semata. Jakarta semrawut karena Fauzi Bowo tak didukung oleh pemerintah pusat.

"Mengenai Fauzi Bowo, harus diingat bahwa mengenai kesemrawutan Jakarta bukan hanya kegagalan Gubernur dan Wagub semata. Tapi itu juga tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pelaksana Harian Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Djarot Syaifullah Hidayat dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP DKI Jakarta, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (30/10/2011).

Menurut Djarot, kondisi ibukota merupakan cerminan kondisi negara. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta.

"Kesemrawutan DKI itu menunjukkan pola kesemrawutan di Indonesia," tutur Djarot.

"Kalau begitu kan orang luar ke sini, melihat ibukota menjadi menganggap ibukota sebagai cerminan negara Indonesia," tambah Djarot.

Isu Foke merapat ke PDIP memang santer terdengar akhir-akhir ini. Isu ini bukan tanpa alasan, sebab pada September lalu Foke terlihat menghadiri acara halal bi halal kader PDIP se-DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta. Saat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempersilakan semua pihak menafsirkan sendiri makna kehadiran Foke di tempat itu.

"Ya itu boleh saja ditafsirkan. Bisa untuk halal bi halal boleh," ucap Megawati.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjr/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%