detikcom
Minggu, 30/10/2011 15:14 WIB

PDIP: Jakarta Semrawut karena Foke Tak Dibantu Pemerintah Pusat

Fajar Pratama - detikNews
Warga miskin di Jakarta
Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta menilai kesemrawutan di Jakarta bukan kesalahan Fauzi Bowo semata. Jakarta semrawut karena Fauzi Bowo tak didukung oleh pemerintah pusat.

"Mengenai Fauzi Bowo, harus diingat bahwa mengenai kesemrawutan Jakarta bukan hanya kegagalan Gubernur dan Wagub semata. Tapi itu juga tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pelaksana Harian Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Djarot Syaifullah Hidayat dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP DKI Jakarta, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (30/10/2011).

Menurut Djarot, kondisi ibukota merupakan cerminan kondisi negara. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta.

"Kesemrawutan DKI itu menunjukkan pola kesemrawutan di Indonesia," tutur Djarot.

"Kalau begitu kan orang luar ke sini, melihat ibukota menjadi menganggap ibukota sebagai cerminan negara Indonesia," tambah Djarot.

Isu Foke merapat ke PDIP memang santer terdengar akhir-akhir ini. Isu ini bukan tanpa alasan, sebab pada September lalu Foke terlihat menghadiri acara halal bi halal kader PDIP se-DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta. Saat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempersilakan semua pihak menafsirkan sendiri makna kehadiran Foke di tempat itu.

"Ya itu boleh saja ditafsirkan. Bisa untuk halal bi halal boleh," ucap Megawati.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%