KPK Diminta Usut Dana Freeport ke Polri

Jakarta - Polri mengakui adanya aliran dana dari PT Freeport kepada personel Korps Bhayangkara itu. KPK diminta segera mengusut, apakah duit dari PT Freeport ini bisa dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi.

"KPK harus turun tangan mengusut kasus ini. Apakah bantuan itu terkategori sebagai peran serta masyarakat untuk mendukung tugas-tugas polisi atau merupakan uang suap," kata Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam rilis kepada detikcom, Minggu (30/10/2011).

Menurut Neta, jika bantuan dana itu tergolong suap dan gratifikasi, oknum pejabat Polri yang menerimanya bisa diseret ke Pengadilan Tipikor. Selain itu, IPW menilai pemberian dana itu bisa mengarah pada politik adu domba antara polisi dengan rakyat Papua, khususnya buruh di sekitar tambang Freeport.

"Dugaan dana itu sebagai suap, didasarkan pada kenyataan dalam menangani konflik di sekitar daerah tambang tersebut, aparat keamanan cenderung tidak netral dan mengarah pada sikap memusuhi masyarakat," jelas dia.

IPW juga meminta KPK tidak hanya mengusut Polri sebagai penerima dana. KPK juga harus mengusut pejabat-pejabat Freeport selaku pemberi dana. Pada ujungnya, Freeport dinilai IPW, perlu menghentikan aktivitasnya.

"Jika dalam penelusuran KPK terbukti dana itu ternyata berupa suap terhadap oknum aparat, yang ditindak tidak hanya aparatnya saja, tapi pejabat Freeport juga harus dibawa ke Pengadilan Tipikor," ujarnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai wajar anggotanya menerima dana dari PT Freeport. Penerimaan dana itu diperbolehkan asal bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua operasi pengamanan objek vital, negara sudah membiayai. Kemudian jika pihak yang diamankan memberi uang makan kepada anggota kita di lapangan, apalagi dalam situasi tugas yang sulit saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Timur di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (28/10).

Timur mengakui, uang dari PT Freeport itu tidak melalui kementerian, tetapi langsung diberikan kepada anggota polisi di lapangan. "Sekali lagi itu bisa diaudit bisa ditanya ke asisten operasi. Sekali lagi itu tambahan, negara kan sudah memberi uang untuk operasi dan itu sama semua operasi," terangnya.

(fay/lh)