Detik.com News
Detik.com

Jumat, 28/10/2011 14:22 WIB

Pemerintah dan DPR Deal, RUU BPJS Bisa Disahkan

Hery Winarno - detikNews
Pemerintah dan DPR Deal, RUU BPJS Bisa Disahkan
Jakarta - Perdebatan alot antara Pemerintah dengan DPR akhirnya menemukan kata sepakat. DPR pada akhirnya mengikuti permintaan pemerintah agar BPJS II diberlakukan pada tahun 2016.

"Sudah sepakat semua bahwa untuk BPJS II dilakukan mulai 2016. DPR akhirnya mengikuti permintaan pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang anggaran, Achsanul Qosasi kepada detikcom, Jumat (28/10/2011).

Menurut Achsanul kesepakatan tersebut terjadi setelah ada pertemuan lintas fraksi dengan pihak pemerintah. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardjojo.

"Ada memang ada pertemuan dengan Menkeu dengan lintas fraksi. Hasilnya kita sepakat BPJS II 2016," terangnya.

Dengan adanya kesepakatan ini pun diharapkan RUU BPJS segera bisa disahkan. Achsanul berharap apa yang sudah disepakati bersama itu bisa dilaksanakan.

"Mudah-mudahan tidak ada perubahan nanti di lapangan. Sehingga RUU BPJS bisa segera disahkan," imbuh politisi Demokrat ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(her/anw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%