detikcom

Jumat, 28/10/2011 14:22 WIB

Pemerintah dan DPR Deal, RUU BPJS Bisa Disahkan

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Perdebatan alot antara Pemerintah dengan DPR akhirnya menemukan kata sepakat. DPR pada akhirnya mengikuti permintaan pemerintah agar BPJS II diberlakukan pada tahun 2016.

"Sudah sepakat semua bahwa untuk BPJS II dilakukan mulai 2016. DPR akhirnya mengikuti permintaan pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang anggaran, Achsanul Qosasi kepada detikcom, Jumat (28/10/2011).

Menurut Achsanul kesepakatan tersebut terjadi setelah ada pertemuan lintas fraksi dengan pihak pemerintah. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardjojo.

"Ada memang ada pertemuan dengan Menkeu dengan lintas fraksi. Hasilnya kita sepakat BPJS II 2016," terangnya.

Dengan adanya kesepakatan ini pun diharapkan RUU BPJS segera bisa disahkan. Achsanul berharap apa yang sudah disepakati bersama itu bisa dilaksanakan.

"Mudah-mudahan tidak ada perubahan nanti di lapangan. Sehingga RUU BPJS bisa segera disahkan," imbuh politisi Demokrat ini.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(her/anw)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%