Jumat, 28/10/2011 14:22 WIB

Pemerintah dan DPR Deal, RUU BPJS Bisa Disahkan

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Perdebatan alot antara Pemerintah dengan DPR akhirnya menemukan kata sepakat. DPR pada akhirnya mengikuti permintaan pemerintah agar BPJS II diberlakukan pada tahun 2016.

"Sudah sepakat semua bahwa untuk BPJS II dilakukan mulai 2016. DPR akhirnya mengikuti permintaan pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang anggaran, Achsanul Qosasi kepada detikcom, Jumat (28/10/2011).

Menurut Achsanul kesepakatan tersebut terjadi setelah ada pertemuan lintas fraksi dengan pihak pemerintah. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardjojo.

"Ada memang ada pertemuan dengan Menkeu dengan lintas fraksi. Hasilnya kita sepakat BPJS II 2016," terangnya.

Dengan adanya kesepakatan ini pun diharapkan RUU BPJS segera bisa disahkan. Achsanul berharap apa yang sudah disepakati bersama itu bisa dilaksanakan.

"Mudah-mudahan tidak ada perubahan nanti di lapangan. Sehingga RUU BPJS bisa segera disahkan," imbuh politisi Demokrat ini.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(her/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%