detikcom
Jumat, 28/10/2011 14:22 WIB

Pemerintah dan DPR Deal, RUU BPJS Bisa Disahkan

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Perdebatan alot antara Pemerintah dengan DPR akhirnya menemukan kata sepakat. DPR pada akhirnya mengikuti permintaan pemerintah agar BPJS II diberlakukan pada tahun 2016.

"Sudah sepakat semua bahwa untuk BPJS II dilakukan mulai 2016. DPR akhirnya mengikuti permintaan pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang anggaran, Achsanul Qosasi kepada detikcom, Jumat (28/10/2011).

Menurut Achsanul kesepakatan tersebut terjadi setelah ada pertemuan lintas fraksi dengan pihak pemerintah. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardjojo.

"Ada memang ada pertemuan dengan Menkeu dengan lintas fraksi. Hasilnya kita sepakat BPJS II 2016," terangnya.

Dengan adanya kesepakatan ini pun diharapkan RUU BPJS segera bisa disahkan. Achsanul berharap apa yang sudah disepakati bersama itu bisa dilaksanakan.

"Mudah-mudahan tidak ada perubahan nanti di lapangan. Sehingga RUU BPJS bisa segera disahkan," imbuh politisi Demokrat ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/anw)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%