detikcom
Kamis, 27/10/2011 22:42 WIB

Tidak Konvensi, Ical Gunakan Strategi Catur Sukses Golkar

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mengggunakan beberapa starategi untuk Pilpres 2014. Salah satunya adalah catur sukses Partai Golkar.

"Strategi sudah benar yaitu catur sukses Partai Golkar. Kelihatannya kan pertama kali disurvei tuh 12 persen pada awal tahun ini. Sekarang sudah capai 18 persen. Nah itu diteruskan saja sehingga nanti mudah-mudahan grafiknya bisa capai 30 persen tahun depan dan kemudian kita harapkan capresnya juga capai angka 20 persen. Nah itu realistis," ujar Ical.

Hal itu disampaikannya dalam sela-sela Rapimnas golkar, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (27/10/2011) malam.

Ical pun mengaku optimis pada 2012 nanti seluruh DPD akan meresmikan dukungan kepadanya untuk maju sebagai Capres 2014. Optimis meski tak menggunakan konvensi.

"Tidak ada konvensi, karena konvensi itu adalah dipilih oleh pengurus partai. Kalau presiden itu dipilih oleh rakyat, karena itu, sesuai survei dari Partai Golkar maupun capres Golkar kedua-duanya grafik naik," ujarnya.

Saat ini yang menjadi perhatian, lanjut Ical, adalah menjaga agar elektabilitas Golkar naik. Diharapkan bisa mencapai hingga 25 persen lebih. Sementara elektabilitas capresnya menembus hingga 20 persen.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(feb/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%