Kamis, 27/10/2011 08:12 WIB

Kapolri Lepas Pasukan Perdamaian ke Darfur Sudan

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pagi ini Kapolri Jenderal Timur Pradopo melepas pasukan perdamaian ke Darfur, Sudan. Kepada 140 personil pasukan perdamaian tersebut, Timur berpesan agar mereka senantiasa menjaga nama baik Indonesia dan kepolisian.

Upacara pemberangkatan Satuan Tugas FPU Indonesia IV Garuda Bhayangkara 2012 dalam Misi Perdamaian PBB di Darfur Sudan ini, digelar di lapangan gedung Baharkam, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Kamis (27/10/2011) pagi. Dalam upacara ini juga dihadiri oleh Dubes Sudan untuk Indonesia, HE Ibrahim Bushra Mohamed Ali.

Dalam amanatnya pada upacara tersebut, Timur mengingatkan kembali tentang Fungsi Polri pemerintah terkait pemeliharaan perdamaian dunia. Timur mengatakan Polri harus berperan aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah PBB.

"Serta tingkatkan keimanan kepada tuhan yang maha esa. Jaga nama baik bangsa di mata internasional, khususnya nama baik," demikian Timur ketika membacakan amanat upacara.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga meminta para personil pasukan perdamaian untuk dapat bertugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu dia juga meminta tim dapat membaur dengan pasukan perdamaian negara lain dan penduduk setempat.

"Bangun kerja sama yang sinergis dengan polisi negara lain. Serta jaga komunikasi dengan masyarakat setempat," tutur Timur.

Tim pasukan perdamaian ini beranggotakan 140 orang. Mereka akan bertugas selama satu tahun di Darfur Sudan.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjp/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%