detikcom
Kamis, 27/10/2011 08:12 WIB

Kapolri Lepas Pasukan Perdamaian ke Darfur Sudan

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pagi ini Kapolri Jenderal Timur Pradopo melepas pasukan perdamaian ke Darfur, Sudan. Kepada 140 personil pasukan perdamaian tersebut, Timur berpesan agar mereka senantiasa menjaga nama baik Indonesia dan kepolisian.

Upacara pemberangkatan Satuan Tugas FPU Indonesia IV Garuda Bhayangkara 2012 dalam Misi Perdamaian PBB di Darfur Sudan ini, digelar di lapangan gedung Baharkam, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Kamis (27/10/2011) pagi. Dalam upacara ini juga dihadiri oleh Dubes Sudan untuk Indonesia, HE Ibrahim Bushra Mohamed Ali.

Dalam amanatnya pada upacara tersebut, Timur mengingatkan kembali tentang Fungsi Polri pemerintah terkait pemeliharaan perdamaian dunia. Timur mengatakan Polri harus berperan aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah PBB.

"Serta tingkatkan keimanan kepada tuhan yang maha esa. Jaga nama baik bangsa di mata internasional, khususnya nama baik," demikian Timur ketika membacakan amanat upacara.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga meminta para personil pasukan perdamaian untuk dapat bertugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu dia juga meminta tim dapat membaur dengan pasukan perdamaian negara lain dan penduduk setempat.

"Bangun kerja sama yang sinergis dengan polisi negara lain. Serta jaga komunikasi dengan masyarakat setempat," tutur Timur.

Tim pasukan perdamaian ini beranggotakan 140 orang. Mereka akan bertugas selama satu tahun di Darfur Sudan.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%