detikcom
Rabu, 26/10/2011 12:56 WIB

ICW: Proyek e-KTP Sebaiknya Dibatalkan atau Ditender Ulang

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Pelaksanaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dianggap penuh masalah. ICW mengusulkan agar proyek tersebut dibatalkan atau dilakukan tender ulang.

"Saya nggak tahu apakah ini masih bisa dibatalkan, atau minimal ditender ulang," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko saat jumpa pers di kantornya, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2011).

Hadir dalam jumpa pers peneliti ICW lainnya Tama S Langkun dan dua mantan pejabat Kemendagri yang aktif dalam bidang kependudukan yakni, Mudjiono dan Pardede.

Danang membeberkan sejumlah masalah dalam proyek bernilai Rp 5 triliun tersebut mulai dari tahap perencanaan, uji coba, bahkan hingga pelaksanaan tender terlihat ada penyimpangan.

"Kalau dananya sudah dikucurkan, nanti Mendagri keputusannya rawan digugat. Saya nggak tahu kenapa buru-buru ingin mencairkan proyek itu. Pasti ini akan jadi temuan BPK. Sebaiknya diselesaikan dulu masalah hukumnya," beber Danang.

Tama S Langkun menambahkan, dalam tahap perencanaan saja proyek tersebut sudah tidak efektif. Sebagai contoh, data penduduk di yang sudah dibangun baik di Kabupaten Jembrana, Bali, dan Jakarta, kini terancam hilang akibat proyek e-KTP.

Tidak hanya itu, ada kasus yang masih disidik di Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan proyek uji petik e-KTP. Sedikitnya ada 4 tersangka yang sudah dijerat.

"Tapi sudah setahun lebih belum ada kejelasan dari jaksa agung soal kasus itu. Katanya terkendala soal kerugian negara," paparnya.

Sementara untuk masalah tender, Tama menyoroti terjadinya post bidding atau penambahan persyaratan saat proses tersebut. Padahal seharusnya itu tidak dilakukan.

"Anehnya lagi, mereka sudah tandatangan kontrak pada 1 Juli 2011, tapi masi menerima sanggah banding pada 5 Juli 2011. Seharusnya kalau menerima sanggah banding, kontrak itu berhenti. Ini bisa jadi bahan bagi KPPU untuk masuk apakah ada persaingan usaha di dalamnya," terang Tama.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%