detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 19:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 26/10/2011 12:56 WIB

ICW: Proyek e-KTP Sebaiknya Dibatalkan atau Ditender Ulang

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Pelaksanaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dianggap penuh masalah. ICW mengusulkan agar proyek tersebut dibatalkan atau dilakukan tender ulang.

"Saya nggak tahu apakah ini masih bisa dibatalkan, atau minimal ditender ulang," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko saat jumpa pers di kantornya, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2011).

Hadir dalam jumpa pers peneliti ICW lainnya Tama S Langkun dan dua mantan pejabat Kemendagri yang aktif dalam bidang kependudukan yakni, Mudjiono dan Pardede.

Danang membeberkan sejumlah masalah dalam proyek bernilai Rp 5 triliun tersebut mulai dari tahap perencanaan, uji coba, bahkan hingga pelaksanaan tender terlihat ada penyimpangan.

"Kalau dananya sudah dikucurkan, nanti Mendagri keputusannya rawan digugat. Saya nggak tahu kenapa buru-buru ingin mencairkan proyek itu. Pasti ini akan jadi temuan BPK. Sebaiknya diselesaikan dulu masalah hukumnya," beber Danang.

Tama S Langkun menambahkan, dalam tahap perencanaan saja proyek tersebut sudah tidak efektif. Sebagai contoh, data penduduk di yang sudah dibangun baik di Kabupaten Jembrana, Bali, dan Jakarta, kini terancam hilang akibat proyek e-KTP.

Tidak hanya itu, ada kasus yang masih disidik di Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan proyek uji petik e-KTP. Sedikitnya ada 4 tersangka yang sudah dijerat.

"Tapi sudah setahun lebih belum ada kejelasan dari jaksa agung soal kasus itu. Katanya terkendala soal kerugian negara," paparnya.

Sementara untuk masalah tender, Tama menyoroti terjadinya post bidding atau penambahan persyaratan saat proses tersebut. Padahal seharusnya itu tidak dilakukan.

"Anehnya lagi, mereka sudah tandatangan kontrak pada 1 Juli 2011, tapi masi menerima sanggah banding pada 5 Juli 2011. Seharusnya kalau menerima sanggah banding, kontrak itu berhenti. Ini bisa jadi bahan bagi KPPU untuk masuk apakah ada persaingan usaha di dalamnya," terang Tama.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(mad/aan)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%