Detik.com News
Detik.com

Rabu, 26/10/2011 12:56 WIB

ICW: Proyek e-KTP Sebaiknya Dibatalkan atau Ditender Ulang

Rachmadin Ismail - detikNews
 ICW: Proyek e-KTP Sebaiknya Dibatalkan atau Ditender Ulang
Jakarta - Pelaksanaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dianggap penuh masalah. ICW mengusulkan agar proyek tersebut dibatalkan atau dilakukan tender ulang.

"Saya nggak tahu apakah ini masih bisa dibatalkan, atau minimal ditender ulang," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko saat jumpa pers di kantornya, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2011).

Hadir dalam jumpa pers peneliti ICW lainnya Tama S Langkun dan dua mantan pejabat Kemendagri yang aktif dalam bidang kependudukan yakni, Mudjiono dan Pardede.

Danang membeberkan sejumlah masalah dalam proyek bernilai Rp 5 triliun tersebut mulai dari tahap perencanaan, uji coba, bahkan hingga pelaksanaan tender terlihat ada penyimpangan.

"Kalau dananya sudah dikucurkan, nanti Mendagri keputusannya rawan digugat. Saya nggak tahu kenapa buru-buru ingin mencairkan proyek itu. Pasti ini akan jadi temuan BPK. Sebaiknya diselesaikan dulu masalah hukumnya," beber Danang.

Tama S Langkun menambahkan, dalam tahap perencanaan saja proyek tersebut sudah tidak efektif. Sebagai contoh, data penduduk di yang sudah dibangun baik di Kabupaten Jembrana, Bali, dan Jakarta, kini terancam hilang akibat proyek e-KTP.

Tidak hanya itu, ada kasus yang masih disidik di Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan proyek uji petik e-KTP. Sedikitnya ada 4 tersangka yang sudah dijerat.

"Tapi sudah setahun lebih belum ada kejelasan dari jaksa agung soal kasus itu. Katanya terkendala soal kerugian negara," paparnya.

Sementara untuk masalah tender, Tama menyoroti terjadinya post bidding atau penambahan persyaratan saat proses tersebut. Padahal seharusnya itu tidak dilakukan.

"Anehnya lagi, mereka sudah tandatangan kontrak pada 1 Juli 2011, tapi masi menerima sanggah banding pada 5 Juli 2011. Seharusnya kalau menerima sanggah banding, kontrak itu berhenti. Ini bisa jadi bahan bagi KPPU untuk masuk apakah ada persaingan usaha di dalamnya," terang Tama.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/aan)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%