Rabu, 26/10/2011 04:18 WIB

Kasus Jaksa Cirus Jadi Pelajaran Berharga Bagi Kejagung

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Jaksa Cirus Sinaga divonis 5 tahun karena terbukti menghalang-halangi penyidikan dalam kasus Gayus Tambunan. Kasus Jaksa Cirus menjadi pelajaran berharga bagi institusi Kejaksaan Agung.

"Ya kasus Cirus Sinaga tersebut harus menjadi pelajaran yang berharga bagi aparat penegak hukum khususnya bagi jajaran kejaksaan," ujar Wakil Jaksa Agung Darmono dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (25/10/2011).

Darmono mengatakan kasus Jaksa Cirus harus menjadi cambuk untuk bekerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara lugas, sesuai aturan dan fakta dan tuntas. Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya para jaksa sebaiknya tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi dan harus berkeadilan.

"Sehingga kinerja kita dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun, dimanapun dan kapan saja," tegasnya.

Cirus Sinaga divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Albertina Ho. Vonis ini lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Cirus 6 tahun penjara.

Cirus juga dikenai denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Cirus dinyatakan bersalah melanggar pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi penyidikan.

Atas putusan ini, pihak Cirus Sinaga merasa keberatan. Melalui penasihat hukumnya, Cirus telah menyatakan banding atas vonis 5 tahun penjara tersebut.

Perlu diketahui, sejak 16 April 2011 lalu, Cirus Sinaga resmi dinonaktifkan sebagai seorang jaksa. Pemberhentian sementara Cirus yang tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 068/A/JA/04/2011 tersebut, dilakukan usai Mabes Polri melakukan penahanan terhadapnya.

Pasca diberhentikan sementara, Cirus tidak lagi berhak menangani kasus dan juga tidak lagi berhak menerima tunjangan fungsional jaksa. Hal ini diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/her)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%