Rabu, 26/10/2011 04:18 WIB

Kasus Jaksa Cirus Jadi Pelajaran Berharga Bagi Kejagung

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Jaksa Cirus Sinaga divonis 5 tahun karena terbukti menghalang-halangi penyidikan dalam kasus Gayus Tambunan. Kasus Jaksa Cirus menjadi pelajaran berharga bagi institusi Kejaksaan Agung.

"Ya kasus Cirus Sinaga tersebut harus menjadi pelajaran yang berharga bagi aparat penegak hukum khususnya bagi jajaran kejaksaan," ujar Wakil Jaksa Agung Darmono dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (25/10/2011).

Darmono mengatakan kasus Jaksa Cirus harus menjadi cambuk untuk bekerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara lugas, sesuai aturan dan fakta dan tuntas. Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya para jaksa sebaiknya tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi dan harus berkeadilan.

"Sehingga kinerja kita dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun, dimanapun dan kapan saja," tegasnya.

Cirus Sinaga divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Albertina Ho. Vonis ini lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Cirus 6 tahun penjara.

Cirus juga dikenai denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Cirus dinyatakan bersalah melanggar pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi penyidikan.

Atas putusan ini, pihak Cirus Sinaga merasa keberatan. Melalui penasihat hukumnya, Cirus telah menyatakan banding atas vonis 5 tahun penjara tersebut.

Perlu diketahui, sejak 16 April 2011 lalu, Cirus Sinaga resmi dinonaktifkan sebagai seorang jaksa. Pemberhentian sementara Cirus yang tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 068/A/JA/04/2011 tersebut, dilakukan usai Mabes Polri melakukan penahanan terhadapnya.

Pasca diberhentikan sementara, Cirus tidak lagi berhak menangani kasus dan juga tidak lagi berhak menerima tunjangan fungsional jaksa. Hal ini diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/her)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%