detikcom
Senin, 24/10/2011 17:15 WIB

Menantu Ical Maju sebagai Kandidat Ketua Umum KNPI

Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Menantu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Taufan Eko Nugroho, siap maju sebagai kandidat Calon Ketua Umum KNPI. Taufan mengaku sudah mendapat restu dari Ical.

Kongres KNPI akan digelar di Hotel Sultan Jakarta, pada Selasa (25/10/2011). Suami dari Anindhita Anestya Bakrie itu optimistis bisa memenangkan pertarungan memperebutkan kursi sebagai orang nomor satu di KNPI itu.

"Iya saya sudah mendapatkan restu dari dia (Aburizal Bakrie-red) untuk menjadi ketua KNPI, kata Taufan Eko Nugroho dalam rilisnya yang diterima detikcom, Senin (24/10/2011).

Taufan menyebutkan ada beberapa misi yang akan dibangun olehnya untuk pemuda Indonesia. Diantaranya kata Taufan, ingin menitikberatkan pembenahan dari sektor ekonomi. Dia beralasan dengan membenahi sektor ekonomi, bangsa ini akan maju dan sanggup bersaing di mata dunia internasional.

"Indonesia sebentar lagi memasuki era perubahan. Saya berharap bangsa ini bisa lepas dari praktek-praktek rezim lama yang dipolitisasi dengan alasan demokrasasi. Oleh karena itu saya ingin membangun infrastrukturnya yakni pemuda Indonesia dari sisi ekonominya," katanya.

Presdir PT Bakrie Communication itu mengatakan untuk membentuk pemuda yang mandiri dia menitikberatkan pembenahan KNPI. Dia menegaskan KNPI akan disulap menjadi inkubator kepemimpinan pemuda dalam memimpin bangsa secara nasional.

Dalam Kongres KNPI tersebut, Taufan akan menghadapi sejumlah calon lainnya, seperti mantan Ketua Umum PBHMI Arip Musthopa, Ahmad Doli Kurnia, Arif Rahman, Wasekjen DPP KNPI Arifin SJ.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ddg/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%