detikcom

Senin, 24/10/2011 12:03 WIB

UU Pemilu Panaskan Dinamika Politik Menuju Pemilu 2014

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - UU Pemilu mulai dibahas Pansus DPR. Pasca UU Pemilu disahkan, tentu dinamika politik akan kian panas. Semua Parpol mengejar target di Pemilu 2014.

"Masa tiga tahun ini adalah singkat sekali karena secara efektif pada tahun 2013 paling tidak pasca diputuskannya UU Pemilu nantinya semua parpol secara natural sudah saatnya melakukan ijtihad politik dan istikhoroh. Artinya itu satu hal yang harus kita sadari betul bisa seluruh kemungkinan terjadi," ujar Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2011).

Menurut Taufik hal tersebut sangat logis. Partai koalisi maupun oposisi pasti akan bertarung di Pemilu 2014.

"Ini hal yang logis pasca UU Pemilu bagi parpol dimana pun itu koalisi maupun oposisi. Pasca UU Pemilu tentu memulai ijtihad politik untuk 2014," tuturnya.

Namun PAN menegaskan tetap akan menjaga komitmen koalisi. "Paling tidak selama yang sekarang sampai Pemilu 2014 itu adalah komitmen PAN untuk koalisi besar memberikan torehan tinta emas dalam momentum pembangunan di era SBY-Boediono," lanjut Wakil Ketua DPR ini.

Meski partai koalisi lain bisa berbeda. Semua tergantung komunikasi antar partai koalisi.

"Apakah koalisi bersama atau tidak kita tidak tahu, yang penting koalisi ini berhasil dengan komunikasi yang lebih kuat. Tidak ada lagi rapat basa-basi politik, kerjanya kerja nyata. Dinamika politik sangat tinggi sekali menjelang 2014 sangat menarik karena terjadi pergantian kepemimpinan bangsa," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
62%
Kontra
38%