detikcom
Jumat, 21/10/2011 08:06 WIB

Kurangi Jatah Menteri, SBY Usir PKS Secara Halus

Suci Dian Firani - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus rela kehilangan satu kursi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II pasca reshuffle. Langkah Presiden SBY tersebut dinilai sebagai cara halus untuk mengusir PKS dari koalisi.

"Ini sebenarnya tantangan SBY terhadap PKS karena sikapnya sering bersebrangan. SBY sengaja melakukannya, seperti mengusir secara halus," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (20/10/2011) malam.

Namun, menurut Iberamsjah, sebenarnya PKS tidak sungguh-sungguh dengan ancamannya keluar koalisi. PKS masih merasa sayang kehilangan jatah 3 kursi menteri yang dimilikinya saat ini.

"Saya rasa tidak jadi (keluar koalisi), itu hanya gertakan dan omong kosong. Karena mereka merasa sayang juga kan jatah 3 menteri yang dimilikinya sekarang," tuturnya.

Jika memang tidak puas dengan hasil reshuffle, lanjut Iberamsjah, seharusnya PKS konsekuen dengan ucapannya. Hal ini agar menunjukkan bahwa PKS adalah partai yang bermartabat.

"Seharusnya oposisi saja. Kalau merasa tidak puas, ya bertindak dong," kritiknya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lrn/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%