Jumat, 21/10/2011 08:06 WIB

Kurangi Jatah Menteri, SBY Usir PKS Secara Halus

Suci Dian Firani - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus rela kehilangan satu kursi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II pasca reshuffle. Langkah Presiden SBY tersebut dinilai sebagai cara halus untuk mengusir PKS dari koalisi.

"Ini sebenarnya tantangan SBY terhadap PKS karena sikapnya sering bersebrangan. SBY sengaja melakukannya, seperti mengusir secara halus," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (20/10/2011) malam.

Namun, menurut Iberamsjah, sebenarnya PKS tidak sungguh-sungguh dengan ancamannya keluar koalisi. PKS masih merasa sayang kehilangan jatah 3 kursi menteri yang dimilikinya saat ini.

"Saya rasa tidak jadi (keluar koalisi), itu hanya gertakan dan omong kosong. Karena mereka merasa sayang juga kan jatah 3 menteri yang dimilikinya sekarang," tuturnya.

Jika memang tidak puas dengan hasil reshuffle, lanjut Iberamsjah, seharusnya PKS konsekuen dengan ucapannya. Hal ini agar menunjukkan bahwa PKS adalah partai yang bermartabat.

"Seharusnya oposisi saja. Kalau merasa tidak puas, ya bertindak dong," kritiknya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(lrn/lrn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%