Kamis, 20/10/2011 14:49 WIB

Pekerjakan Anak-anak, Jasa Penyalur TKI Digerebek Polisi

Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - Tempat penyaluran TKI di Jalan Jelambar Selatan XIV No 29 Jelambar Baru, Jakarta Barat digerebek polisi. Di dalam rumah lantai empat itu polisi menemukan 9 pekerja perempuan yang masih di bawah umur.

"Ada 9 pekerja di bawah umur," kata Kapolsek Tanjung Duren Kompol Dwi Indra Lesmana kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis (20/10/2011).

Menurut Indra, untuk izin PT Kentjana Mercu Buana itu resmi. Hanya saja rumah yang juga dijadikan tempat penampungan itu melanggar aturan dengan mempekerjakan wanita di bawah umur.

"Kalau izinnya di Ketenagakerjaan ada," kata Indra.

Usaha polisi sempat dihalang-halangi oleh K, pemilik rumah tersebut. Setelah dilakukan negosiasi akhirnya polisi masuk ke dalam. Di dalam ada sekitar 50 pekerja yang belum diberangkatkan. Sedangkan 9 pekerja di bawah umur disembunyikan di kamar mandi.

"Saat kita ke dalam 9 pekerja itu disembunyikan di kamar mandi ukuran 2x3 meter," ungkapnya.

Salah seorang pekerja, Dina asal Cilacap mengaku sudah 9 bulan berada di penampungan tanpa ada kejelasan kapan diberangkatkan. Sehari-hari dia juga makan seadanya. "Kalau sakit juga gak dibawa ke dokter," katanya.

Sejauh ini kata Indra, polisi masih akan melakukan penyelidikan apakah ada tindak kekerasan yang dialami para calon TKI itu. "Kalau perlakuan terhadap calon TKI kita masih selidiki," tandasnya.

Saat ini pemilik rumah K dan 9 orang pekerja sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(did/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%