detikcom
Rabu, 19/10/2011 18:16 WIB

Akan Ada Dirjen Kebudayaan di Kemdikbud

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Nuh
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mempersiapkan sejumlah penyesuaian dengan perubahan nama kementeriannya. Salah satunya adalah penambahan jabatan baru yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan.

Mendikbud,M Nuh memaparkan sejumlah penyesuaian yang akan dilakukan kementeriannya dalam beberapa bulan ke depan. Penyesuaian pertama, terkait dengan keorganisasian.

Nuh mengatakan, penyesuaian pertama yang akan dilakukan yakni perubahan di bidang ke organisasian. Ada dua dirjen yang sebelumnya berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), kini bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan ditarik untuk bergabung dengan Kemdikbud.

Dua Dirjen itu yakni Dirjen Nilai Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Seni, Budaya dan Film.

"Dua Direktorat Jenderal itu nanti akan masuk di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dua Direktorat Jenderal kita merger jadi satu Direktorat Jenderal. Itu harus kita selesaikan urusan keorganisasiannya," ujar Nuh kepada wartawan di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2011).

Penyesuaian kedua, lanjut Nuh, terkait dengan urusan kepegawaiannya. Dimana persoalan sumber daya manusia bagi Direktorat Jenderal yang baru juga akan disesuaikan.

"Karena kepegawaian ini penting, harus jelas, karena terkait juga mulai dari gaji dan seterssnya," ucapnya.Next

Halaman 1 2

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%