detikcom
Rabu, 19/10/2011 18:16 WIB

Akan Ada Dirjen Kebudayaan di Kemdikbud

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Nuh
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mempersiapkan sejumlah penyesuaian dengan perubahan nama kementeriannya. Salah satunya adalah penambahan jabatan baru yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan.

Mendikbud,M Nuh memaparkan sejumlah penyesuaian yang akan dilakukan kementeriannya dalam beberapa bulan ke depan. Penyesuaian pertama, terkait dengan keorganisasian.

Nuh mengatakan, penyesuaian pertama yang akan dilakukan yakni perubahan di bidang ke organisasian. Ada dua dirjen yang sebelumnya berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), kini bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan ditarik untuk bergabung dengan Kemdikbud.

Dua Dirjen itu yakni Dirjen Nilai Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Seni, Budaya dan Film.

"Dua Direktorat Jenderal itu nanti akan masuk di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dua Direktorat Jenderal kita merger jadi satu Direktorat Jenderal. Itu harus kita selesaikan urusan keorganisasiannya," ujar Nuh kepada wartawan di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2011).

Penyesuaian kedua, lanjut Nuh, terkait dengan urusan kepegawaiannya. Dimana persoalan sumber daya manusia bagi Direktorat Jenderal yang baru juga akan disesuaikan.

"Karena kepegawaian ini penting, harus jelas, karena terkait juga mulai dari gaji dan seterssnya," ucapnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nvc/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%