detikcom
Rabu, 19/10/2011 18:16 WIB

Akan Ada Dirjen Kebudayaan di Kemdikbud

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Nuh
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mempersiapkan sejumlah penyesuaian dengan perubahan nama kementeriannya. Salah satunya adalah penambahan jabatan baru yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan.

Mendikbud,M Nuh memaparkan sejumlah penyesuaian yang akan dilakukan kementeriannya dalam beberapa bulan ke depan. Penyesuaian pertama, terkait dengan keorganisasian.

Nuh mengatakan, penyesuaian pertama yang akan dilakukan yakni perubahan di bidang ke organisasian. Ada dua dirjen yang sebelumnya berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), kini bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan ditarik untuk bergabung dengan Kemdikbud.

Dua Dirjen itu yakni Dirjen Nilai Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Seni, Budaya dan Film.

"Dua Direktorat Jenderal itu nanti akan masuk di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dua Direktorat Jenderal kita merger jadi satu Direktorat Jenderal. Itu harus kita selesaikan urusan keorganisasiannya," ujar Nuh kepada wartawan di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2011).

Penyesuaian kedua, lanjut Nuh, terkait dengan urusan kepegawaiannya. Dimana persoalan sumber daya manusia bagi Direktorat Jenderal yang baru juga akan disesuaikan.

"Karena kepegawaian ini penting, harus jelas, karena terkait juga mulai dari gaji dan seterssnya," ucapnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%