detikcom
Rabu, 19/10/2011 18:16 WIB

Akan Ada Dirjen Kebudayaan di Kemdikbud

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Nuh
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mempersiapkan sejumlah penyesuaian dengan perubahan nama kementeriannya. Salah satunya adalah penambahan jabatan baru yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan.

Mendikbud,M Nuh memaparkan sejumlah penyesuaian yang akan dilakukan kementeriannya dalam beberapa bulan ke depan. Penyesuaian pertama, terkait dengan keorganisasian.

Nuh mengatakan, penyesuaian pertama yang akan dilakukan yakni perubahan di bidang ke organisasian. Ada dua dirjen yang sebelumnya berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), kini bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan ditarik untuk bergabung dengan Kemdikbud.

Dua Dirjen itu yakni Dirjen Nilai Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Seni, Budaya dan Film.

"Dua Direktorat Jenderal itu nanti akan masuk di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dua Direktorat Jenderal kita merger jadi satu Direktorat Jenderal. Itu harus kita selesaikan urusan keorganisasiannya," ujar Nuh kepada wartawan di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2011).

Penyesuaian kedua, lanjut Nuh, terkait dengan urusan kepegawaiannya. Dimana persoalan sumber daya manusia bagi Direktorat Jenderal yang baru juga akan disesuaikan.

"Karena kepegawaian ini penting, harus jelas, karena terkait juga mulai dari gaji dan seterssnya," ucapnya.Next

Halaman 1 2
(nvc/gun)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close