detikcom

Rabu, 19/10/2011 17:41 WIB

Brigjen Agung Dikabarkan Dimutasi karena Surat Ketua KPU, Polri Bantah

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Direktur I Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Sabar Santoso juga ikut terkena mutasi yang dilakukan Polri. Kabar yang beredar, pergeseran Agung ini terkait polemik surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang menuliskan status Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary. Benarkah?

"Bukan, mutasi pembahasannya beberapa bulan, jadi tidak ada kaitannya," bantah Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman saat dihubungi detikcom, Rabu (19/10/2011).

Informasi yang dikumpulkan detikcom, Agung digeser karena status tersangka Ketua KPU di SPDP. Status tersangka itu memang sempat membuat ramai pemberitaan. Kehebohan muncul berdasarkan pengakuan Wakil Jaksa Agung Darmono. Dia menyebut dalam SPDP itu Abdul Hafidz berstatus tersangka untuk kasus Pilkada Halmahera Barat.

Pihak Mabes Polri belakangan mengaku ada kesalahan penafsiran terkait status itu. Polri pun sampai memberi penjelasan khusus kepada Abdul Hafidz. Nah, kasus SPDP itu ditangani Agung Sabar Santoso, yang digeser menjadi perwira di Lemdikpol Polri.

Selain Agung, petinggi Bareskrim lainnya yang dimutasi yakni Brigjen Pol Ike Edwin. Dia sebelumnya menjabat sebagai Dirtipidkor Mabes Polri, kini menempati pos baru sebagai perwira di Lemdikpol Polri.

Posisi yang ditinggalkan Ike Edwin di Dirtipidkor Bareskrim Polri diisi Kombes Pol Noer Ali yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Metro Jaya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%