detikcom
Senin, 17/10/2011 17:05 WIB

Rumah Anis Matta di Utan Kayu Dibongkar Satpol PP

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Rumah Wakil Ketua DPR Anis Matta dibongkar Satpol PP. Pangkal musababnya, pembangunan rumah di Jl Wahab RT 02/09, Utan Kayu, Jaktim itu tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Jadi rumah itu izin IMB-nya 2 lantai, tetapi dibangunnya 4 lantai," kata Ketua RW 09, Sampang Nakula saat dihubungi detikcom, Senin (17/10/2011).

Pembongkaran itu dilakukan 10 petugas Satpol PP Kecamatan Matraman dengan dikawal 3 petugas kepolisian. Pembongkaran dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB.

"Adiknya Pak Anis sempat menolak, namun akhirnya dibongkar juga oleh Satpol PP," imbuh Sampang.

Anis dan keluarganya tinggal di rumah itu sejak 1980-an. Luas rumah dan tanah sekitar 300-an meter. Rumah itu sejak awal tahun ini direnovasi. Pembangunan rumah baru sebatas kerangka saja.

"Rumah itu ditinggali Pak Anis dan keluarga. Sementara direnovasi keluarganya mengungsi dahulu," tuturnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ndr/asy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%