Senin, 17/10/2011 14:43 WIB

Hatta Rajasa Percaya Segera Ada Pos Baru untuk Patrialis Akbar

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) Patrialis Akbar direshuffle dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Koleganya di PAN yang juga seorang menteri, Hatta Rajasa, yakin bakal segera ada pos baru untuk Patrialis.

"Sudah saya bicara dengan Patrialis. Saya tidak ingin menyampaikan sekarang sebelum nanti di mana persisnya. Walau pun tidak di kabinet, Patrialis tentu ada pos yang baru," kata Hatta sebelum rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,Senin (17/10/2011).

Ketika ditanya wartawan apakah Patrialis akan didapuk sebagai Dubes Arab Saudi, Hatta tidak membenarkan namun juga tidak membantah. "Saya belum bisa ngomong. Nanti. Saya nggak usah ngomong dululah," sambung Hatta.

PAN tidak masalah pos baru apa yang disiapkan untuk Patrialis. Sebab, pengabdian bisa dilakukan di mana saja. Terkait Azwar Abubakar yang ditunjuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Hatta menilai dia orang yang tepat.

"Semua itu untuk kebaikan. Apalagi dipercaya di PAN dan birokrasi. Dia adalah Ketua DPW PAN, pernah Gubernur Aceh, Wakil Ketua MPP PAN. Jadi representasi PAN tentu saja," sambung Menko Perekonomian ini.

Di tempat terpisah, mantan Ketum PAN Amien Rais mengatakan Patrialis akan menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Hal itu diutarakan dia usai mengisi kuliah umum di kampus Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Senin (17/10).

"Tadi malam saya diberi tahu tokoh PAN, kalau Menkum HAM kita itu akan menjadi anggota hakim di MK," ungkap Amien Rais.

Patrialis akan digantikan oleh politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Amir akan mendapat bantuan Denny Indrayana di kursi wakil menteri.

(vit/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%