detikcom
Jumat, 14/10/2011 08:37 WIB

Selamat Datang Aliansi Politik Media

Michael Umbas - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Politik selalu memberi kejutan. Ketika kasus Nazarudin menyeruak, publik terhenyak, wow ada rangkaian laku megakorup yang sedemikian sistemik dan akut bertengger di aras kekuasaan yang dimotori oleh para petinggi partai. Drama Nazarudin menebar ironi, menyulut pesimisme adanya sistem politik yang bersih dan nir kepentingan pragmatis pengerukan uang negara. Geliat Nazarudin --sang petualang lihai-- menguras atensi publik berminggu-minggu laksana episode sinetron lebay yang diminati banyak orang. Penuh dengan ironi, adegan menyayat hati, dibumbui intrik, banyak artis pendukung yang numpang ngetop dan lain sebagaimanya.

Kini episode Nazarudin mulai redup. Media akhirnya menemukan titik jenuh mengurai benang kusut yang melilit Nazarudin, yang hingga tulisan ini dibuat belum dipecat dari partai Demokrat (meski telah diberhentikan sebagai Bendahara Umum PD). Beritanya masih sesekali muncul, tapi tidak sebombastis ketika pelariannya, episode skype, maupun kicauan-kicauan menggetarkan jantung tentang kaitan keterlibatan kolega-koleganya di demokrat maupun pejabat negara, bahkan KPK.

Selain proses reshuffle yang tengah dimainkan oleh Presiden SBY, kabar politik yang cukup gress dan menarik perhatian, yakni soal parpol Nasional Demokrat yang perlahan terus menancapkan eksistensinya. Surya Paloh (SP), the man behind NasDem, tak lagi malu-malu menyatakan diri sebagai 'sang empunya' partai yang sejak awal telah diprediksikan bakal menjadi kendaraan politik pemilik Metro TV itu. Kini, manuver awal dimainkan SP dengan menggaet Harry Tanoesodibjo (Hartan), pemilik MNC Grup, sebuah konglomerasi media yang kian diperhitungkan karena menguasai RCTI, Sindo TV, Global TV dan rupa-rupa jaringan media cetak, online.

Tadinya saya sangsi apa iya Hartan mau terjun ke politik praktis, mengingat ia memang bukan politisi dan track record politiknya tidak terendus sama sekali. Masuk ke rimba politik tentu adalah hak setiap warga negara, dan justru sering menjadi pilihan akhir para pengusaha yang ingin mencoba memainkan peran lebih setelah capaian bisnisnya sudah berada di titik optimum.

Apapun itu, langkah Surya Paloh jelas menjadi catatan, jika tidak secara ekstrim menyebut ancaman. Surya Paloh bukan pemain politik kemarin sore dalam panggung Indonesia yang telah melewati berbagai orde. Ia politisi kaliber wahid yang sekarang memilih aktif dan agresif di arena meski ia sadar pertarungan ini cukup berat karena berhadapan dengan 'ibu kandung' sendiri yakni Partai Golkar yang sudah well-known dan well-managed.

Strategi brilian Surya Paloh menggaet Hartan, tentu dengan mudah ditebak sebagai langkah memperkuat proses pencitraan (branding) NasDem dengan memanfaatkan kolaborasi media (Media grup plus MNC grup). Ini menarik, karena joint venture politik ini sangat jarang terjadi mengingat sulit menyeret kepentingan politik dua gerbong ke dalam satu rel politik.

Lagi-lagi ini menarik pasalnya sang tandem adalah pemilik media, si 'empunya corong' yang dengan mudah akan menyisipkan agenda-agenda politik dalam setiap kebijakan redaksional, alokasi durasi program tayangan, space halaman, dan pelbagai 'ruang' strategis dari tiap media yang diedarkan sebagaimana publik saksikan diejawantah oleh media milik Surya Paloh.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%