Detik.com News
Detik.com

Rabu, 12/10/2011 20:50 WIB

Jelang Reshuffle, SBY Larang Menteri Buat Keputusan Strategis

Luhur Hertanto - detikNews
Jelang Reshuffle, SBY Larang Menteri Buat Keputusan Strategis
Jakarta - Menjelang pengumuman susunan baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Presiden SBY memerintahkan seluruh menteri sementara waktu tidak membuat keputusan strategis di kementerian masing-masing. Ini sebagai antisipasi kemungkinan perbedaan persepsi atas kebijakan tersebut dengan menteri yang baru.

"Mudah-mudahan ini bisa menjaga kontinuitas dengan menteri yang baru dan untuk efektivitas pemerintahan ke depan," ujar Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Rabu (12/11/2011).

Perintah agar tidak membuat keputusan strategis tersebut juga berlaku untuk pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). Perintah tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet dan berlaku efektif mulai hari ini hingga tuntasnya proses perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Per hari ini para menteri dan pimpinan LPNK agar tidak membuat kebijakan strategis sampai kabinet hasil reshuffle diumumkan," papar Julian.

Yang termasuk dalam keputusan strategis tersebut adalah membuat peraturan menteri dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pihak di luar kementerian. Dia mengingatkan dengan perintah tersebut bukan berarti para menteri dan pimpinan LPNK demisioner, sebab tugas-tugas rutin mengelola internal kementerian dan melaksanakan keputusan-keputusan strategis lain yang sudah dibuat sebelumnya.

"Ini bukan artinya demisioner ya," wanti Julian.

Apakah menjelang reshuffle kabinet maka seluruh menteri dilarang meninggalkan Jakarta sepanjang pekan ini? "Itu bukan arahan dari Presiden," jawab Julian.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/vit)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%