detikcom
Rabu, 12/10/2011 20:50 WIB

Jelang Reshuffle, SBY Larang Menteri Buat Keputusan Strategis

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Menjelang pengumuman susunan baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Presiden SBY memerintahkan seluruh menteri sementara waktu tidak membuat keputusan strategis di kementerian masing-masing. Ini sebagai antisipasi kemungkinan perbedaan persepsi atas kebijakan tersebut dengan menteri yang baru.

"Mudah-mudahan ini bisa menjaga kontinuitas dengan menteri yang baru dan untuk efektivitas pemerintahan ke depan," ujar Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Rabu (12/11/2011).

Perintah agar tidak membuat keputusan strategis tersebut juga berlaku untuk pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). Perintah tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet dan berlaku efektif mulai hari ini hingga tuntasnya proses perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Per hari ini para menteri dan pimpinan LPNK agar tidak membuat kebijakan strategis sampai kabinet hasil reshuffle diumumkan," papar Julian.

Yang termasuk dalam keputusan strategis tersebut adalah membuat peraturan menteri dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pihak di luar kementerian. Dia mengingatkan dengan perintah tersebut bukan berarti para menteri dan pimpinan LPNK demisioner, sebab tugas-tugas rutin mengelola internal kementerian dan melaksanakan keputusan-keputusan strategis lain yang sudah dibuat sebelumnya.

"Ini bukan artinya demisioner ya," wanti Julian.

Apakah menjelang reshuffle kabinet maka seluruh menteri dilarang meninggalkan Jakarta sepanjang pekan ini? "Itu bukan arahan dari Presiden," jawab Julian.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lh/vit)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%