detikcom

Rabu, 12/10/2011 20:50 WIB

Jelang Reshuffle, SBY Larang Menteri Buat Keputusan Strategis

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Menjelang pengumuman susunan baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Presiden SBY memerintahkan seluruh menteri sementara waktu tidak membuat keputusan strategis di kementerian masing-masing. Ini sebagai antisipasi kemungkinan perbedaan persepsi atas kebijakan tersebut dengan menteri yang baru.

"Mudah-mudahan ini bisa menjaga kontinuitas dengan menteri yang baru dan untuk efektivitas pemerintahan ke depan," ujar Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Rabu (12/11/2011).

Perintah agar tidak membuat keputusan strategis tersebut juga berlaku untuk pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). Perintah tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet dan berlaku efektif mulai hari ini hingga tuntasnya proses perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Per hari ini para menteri dan pimpinan LPNK agar tidak membuat kebijakan strategis sampai kabinet hasil reshuffle diumumkan," papar Julian.

Yang termasuk dalam keputusan strategis tersebut adalah membuat peraturan menteri dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pihak di luar kementerian. Dia mengingatkan dengan perintah tersebut bukan berarti para menteri dan pimpinan LPNK demisioner, sebab tugas-tugas rutin mengelola internal kementerian dan melaksanakan keputusan-keputusan strategis lain yang sudah dibuat sebelumnya.

"Ini bukan artinya demisioner ya," wanti Julian.

Apakah menjelang reshuffle kabinet maka seluruh menteri dilarang meninggalkan Jakarta sepanjang pekan ini? "Itu bukan arahan dari Presiden," jawab Julian.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(lh/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
72%
Kontra
28%