Rabu, 12/10/2011 20:50 WIB

Jelang Reshuffle, SBY Larang Menteri Buat Keputusan Strategis

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Menjelang pengumuman susunan baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Presiden SBY memerintahkan seluruh menteri sementara waktu tidak membuat keputusan strategis di kementerian masing-masing. Ini sebagai antisipasi kemungkinan perbedaan persepsi atas kebijakan tersebut dengan menteri yang baru.

"Mudah-mudahan ini bisa menjaga kontinuitas dengan menteri yang baru dan untuk efektivitas pemerintahan ke depan," ujar Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Rabu (12/11/2011).

Perintah agar tidak membuat keputusan strategis tersebut juga berlaku untuk pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). Perintah tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet dan berlaku efektif mulai hari ini hingga tuntasnya proses perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Per hari ini para menteri dan pimpinan LPNK agar tidak membuat kebijakan strategis sampai kabinet hasil reshuffle diumumkan," papar Julian.

Yang termasuk dalam keputusan strategis tersebut adalah membuat peraturan menteri dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pihak di luar kementerian. Dia mengingatkan dengan perintah tersebut bukan berarti para menteri dan pimpinan LPNK demisioner, sebab tugas-tugas rutin mengelola internal kementerian dan melaksanakan keputusan-keputusan strategis lain yang sudah dibuat sebelumnya.

"Ini bukan artinya demisioner ya," wanti Julian.

Apakah menjelang reshuffle kabinet maka seluruh menteri dilarang meninggalkan Jakarta sepanjang pekan ini? "Itu bukan arahan dari Presiden," jawab Julian.




Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(lh/vit)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%