Rabu, 12/10/2011 20:50 WIB

Jelang Reshuffle, SBY Larang Menteri Buat Keputusan Strategis

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Menjelang pengumuman susunan baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Presiden SBY memerintahkan seluruh menteri sementara waktu tidak membuat keputusan strategis di kementerian masing-masing. Ini sebagai antisipasi kemungkinan perbedaan persepsi atas kebijakan tersebut dengan menteri yang baru.

"Mudah-mudahan ini bisa menjaga kontinuitas dengan menteri yang baru dan untuk efektivitas pemerintahan ke depan," ujar Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Rabu (12/11/2011).

Perintah agar tidak membuat keputusan strategis tersebut juga berlaku untuk pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). Perintah tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet dan berlaku efektif mulai hari ini hingga tuntasnya proses perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Per hari ini para menteri dan pimpinan LPNK agar tidak membuat kebijakan strategis sampai kabinet hasil reshuffle diumumkan," papar Julian.

Yang termasuk dalam keputusan strategis tersebut adalah membuat peraturan menteri dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pihak di luar kementerian. Dia mengingatkan dengan perintah tersebut bukan berarti para menteri dan pimpinan LPNK demisioner, sebab tugas-tugas rutin mengelola internal kementerian dan melaksanakan keputusan-keputusan strategis lain yang sudah dibuat sebelumnya.

"Ini bukan artinya demisioner ya," wanti Julian.

Apakah menjelang reshuffle kabinet maka seluruh menteri dilarang meninggalkan Jakarta sepanjang pekan ini? "Itu bukan arahan dari Presiden," jawab Julian.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%