Rabu, 12/10/2011 12:39 WIB

Dalam Kuliah Umum, Megawati Terkenang Saat Mahasiswi

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Peristiwa 46 lalu berkelebat di benak mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. 46 Tahun lalu adalah saat dia masih menjadi mahasiswi. Kenangan itu melintas kala Mega memberikan kuliah umum di hadapan sekitar 20 mahasiwa.

Dia menuturkan, 46 tahun lalu atau pada tahun 1965 adalah saat-saat setelah revolusi. Mahasiswa kala itu sedang semangat-semangatnya lantaran menjadi generasi baru revolusi.

"Pada saat 1965 saya jadi mahasiswa. Mahasiswa saat itu saling berantem. Saya termasuk yang dikejar-kejar mahasiswa lain. Pada saat itu saya bilang, 'Ngapain sih lo ngejarin gue. Mahasiswa itu bilang, 'Lo kan ikut bapak lo'," kisah Mega saat kuliah umum pemikiran pendiri bangsa edisi Soekarno di Megawati Institute, Jl Proklamasi No 53, Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Menurut Mega yang dibalut blus batik biru tersebut, saat itu yang berkaitan dengan Soekarno dianggap salah oleh mahasiswa. Bahkan sampai sekarang, di generasi cucu Mega hal itu belum banyak berubah.

"Sampai sekarang pun edisi generasi cucu saya, di sekolahnya, Bung Karno masih dibilang sebagai pengkhianat bangsa. E...e...e... itu bagaimana dunia begitu modelnya. Indonesia tidak mengerti apa pokok pikiran dari Bung Karno," sambung presiden perempuan pertama di republik ini.

Mega tercatat pernah menjadi mahasiswi Fakultas Pertanian UNPAD Bandung pada 1965-1967. Namun Mega tidak menyelesaikan pendidikannya. Dia juga pernah kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada 1970-1972, namun juga tidak selesai.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%