Selasa, 11/10/2011 15:22 WIB

Muhaimin Usul TKI Asal Cirebon & Indramayu Tidak Kerja ke Timteng

Faiq Resha - detikNews
Cirebon - Tingginya jumlah TKI asal Cirebon dan Indramayu yang bekerja di Arab Saudi, menjadi perhatian Menakertrans Muhaimin Iskandar. Setelah moratorium TKI tujuan Arab Saudi, Muhaimin mengusulkan agar mereka bekerja di negara lain seperti Singapura.

Hal ini disampaikan Muhaimin saat bertemu Bupati Cirebon, Dedi Supardi di Pendopo Bupati Cirebon, Jl Kartini No 2 Kota Cirebon, Selasa (11/10/2011) siang.

"Singapura itu masih bagus," kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, banyak TKI ingin bekerja ke Arab Saudi karena ada kesempatan umroh atau berhaji. Padahal, banyak masalah yang kerap menimpa TKI di sana.

"Ke Arab Saudi, para TKI itu tidak hanya sekedar bekerja. Mereka juga ingin umroh dan berhaji. Ada gengsi mereka pergi ke sana," kata Muhaimin.

Kalaupun TKI ingin bekerja ke Timur Tengah, Muhaimin menyebutkan Uni Emirat Arab bisa menjadi tujuan. Namun, hal itu pun harus dengan pengawasan ketat.

"Tapi harus kita kawal ketat" kata Muhaimin.

Selain itu, untuk mengalihkan perhatian agar tidak tergiur menjadi TKI, Muhaimin akan bekerjasama guna mengintensifkan Program Nasional Pembangunan Mandiri. "Oleh karenanya Pemkab harus punya data yang pasti soal TKI. Karena data Pemkab dengan data BNP2TKI tidak sama. Ada TKI yang nyelonong langsung ke Jakarta, dan tidak tercatat di Pemkab," kata dia.

Sementara itu, Bupati Cirebon Dedi Supardi mengaku akan membahas soal TKI ini lebih lanjut pada hari Kamis. "Akan ada pembicaraan dengan Kemenakertrans tentang TKI. Antara lain perlunya PJTKI di daerah, agar data bisa tercatat di Dinas Tenaga Kerja, BNP2TKI dan PJTI," ujar Dedi Supardi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fay/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%