detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 13:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 10/10/2011 14:30 WIB

ICW Minta Kemendagri Beri Sanksi Parpol yang Tak Buat Laporan Keuangan

Lia Harahap - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Partai politik mendapatkan dana dari APBN. Seharusnya partai politik membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bila tak mau, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memberikan sanksi pada parpol itu.

"Kita meminta parpol harus lebih transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan karena itu bersumber dari APBN di mana publik berhak mengetahuinya. Kita juga meminta Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi bagi partai yang melanggar," ujar peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) bidang korupsi politik Apung Widadi.

Hal itu disampaikan Apung dalam jumpa pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2011).

Apung mendasarkan alasannya itu pada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di mana dalam pasal 16 disebutkan: Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 mengenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN maupun APBD, sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan."

Sedangkan pasal 13 berbunyi: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kita melihat laporan yang tidak transparan ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Tapi toh nyatanya tahun ini tahun 2011, parpol masih mendapat bantuan dari APBN. Harusnya parpol yang tidak melaporkan keuangannya jangan diberikan bantuan lagi dari APBN," jelas Apung.

Tujuan ICW meminta laporan keuangan ini, imbuhnya, pihaknya ingin menguji sejauh mana transparansi parpol dalam mengelola anggaran. ICW juga meminta BPK berperan aktif dalam mengaudit parpol.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nwk/vit)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%