Senin, 10/10/2011 14:30 WIB

ICW Minta Kemendagri Beri Sanksi Parpol yang Tak Buat Laporan Keuangan

Lia Harahap - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Partai politik mendapatkan dana dari APBN. Seharusnya partai politik membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bila tak mau, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memberikan sanksi pada parpol itu.

"Kita meminta parpol harus lebih transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan karena itu bersumber dari APBN di mana publik berhak mengetahuinya. Kita juga meminta Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi bagi partai yang melanggar," ujar peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) bidang korupsi politik Apung Widadi.

Hal itu disampaikan Apung dalam jumpa pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2011).

Apung mendasarkan alasannya itu pada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di mana dalam pasal 16 disebutkan: Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 mengenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN maupun APBD, sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan."

Sedangkan pasal 13 berbunyi: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kita melihat laporan yang tidak transparan ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Tapi toh nyatanya tahun ini tahun 2011, parpol masih mendapat bantuan dari APBN. Harusnya parpol yang tidak melaporkan keuangannya jangan diberikan bantuan lagi dari APBN," jelas Apung.

Tujuan ICW meminta laporan keuangan ini, imbuhnya, pihaknya ingin menguji sejauh mana transparansi parpol dalam mengelola anggaran. ICW juga meminta BPK berperan aktif dalam mengaudit parpol.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%