detikcom
Senin, 10/10/2011 14:30 WIB

ICW Minta Kemendagri Beri Sanksi Parpol yang Tak Buat Laporan Keuangan

Lia Harahap - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Partai politik mendapatkan dana dari APBN. Seharusnya partai politik membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bila tak mau, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memberikan sanksi pada parpol itu.

"Kita meminta parpol harus lebih transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan karena itu bersumber dari APBN di mana publik berhak mengetahuinya. Kita juga meminta Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi bagi partai yang melanggar," ujar peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) bidang korupsi politik Apung Widadi.

Hal itu disampaikan Apung dalam jumpa pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2011).

Apung mendasarkan alasannya itu pada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di mana dalam pasal 16 disebutkan: Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 mengenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN maupun APBD, sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan."

Sedangkan pasal 13 berbunyi: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kita melihat laporan yang tidak transparan ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Tapi toh nyatanya tahun ini tahun 2011, parpol masih mendapat bantuan dari APBN. Harusnya parpol yang tidak melaporkan keuangannya jangan diberikan bantuan lagi dari APBN," jelas Apung.

Tujuan ICW meminta laporan keuangan ini, imbuhnya, pihaknya ingin menguji sejauh mana transparansi parpol dalam mengelola anggaran. ICW juga meminta BPK berperan aktif dalam mengaudit parpol.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%