Detik.com News
Detik.com

Senin, 10/10/2011 14:30 WIB

ICW Minta Kemendagri Beri Sanksi Parpol yang Tak Buat Laporan Keuangan

Lia Harahap - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Partai politik mendapatkan dana dari APBN. Seharusnya partai politik membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bila tak mau, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memberikan sanksi pada parpol itu.

"Kita meminta parpol harus lebih transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan karena itu bersumber dari APBN di mana publik berhak mengetahuinya. Kita juga meminta Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi bagi partai yang melanggar," ujar peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) bidang korupsi politik Apung Widadi.

Hal itu disampaikan Apung dalam jumpa pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2011).

Apung mendasarkan alasannya itu pada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di mana dalam pasal 16 disebutkan: Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 mengenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN maupun APBD, sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan."

Sedangkan pasal 13 berbunyi: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kita melihat laporan yang tidak transparan ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Tapi toh nyatanya tahun ini tahun 2011, parpol masih mendapat bantuan dari APBN. Harusnya parpol yang tidak melaporkan keuangannya jangan diberikan bantuan lagi dari APBN," jelas Apung.

Tujuan ICW meminta laporan keuangan ini, imbuhnya, pihaknya ingin menguji sejauh mana transparansi parpol dalam mengelola anggaran. ICW juga meminta BPK berperan aktif dalam mengaudit parpol.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/vit)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%