Jumat, 07/10/2011 13:14 WIB

Hilangkan Kesan Angker, Makam di Jakarta Akan Dibuat Rata

Lia Harahap - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, akan mengubah konsep tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta. Ke depan, untuk menghilangkan kesan angker, tanah makam tidak akan lagi dibuat model gundukan melainkan rata dengan tanah.

Saat ini usulan tersebut sudah dimasukan dalam revisi Perda nomor 3 tahun 2007 tentang Pemakaman.

"Kita akan ajukan revisi perda tersebut, agar tidak ada lagi gundukan tanah," terang Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Catharina Suryowati, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/10/2011).

Catharina menjelaskan, makam yang rata dengan tanah itu nantinya akan ditandai dengan plakat yang ditanam di tanah. Dia menjelaskan, aturan tersebut sengaja dibuat karena saat ini banyak masyarakat yang melanggar aturan yang ditetapkan mengenai tinggi gundukan pada tanah makam. Sesuai perda, gundukan tanah harusnya tidak melebihi 10 centimeter.

"Namun belum ada draf tentang revisi dari perda yang akan kita ajukan," ujarnya.

Catharina mengakui, pihaknya merasa sedikit kesulitan ketika harus melakukan penataan makam. Sebab, ahli waris biasanya mempunyai keinganan yang berbeda-beda untuk menata makam keluarganya.

"Banyak ahli waris yang menolak saat kita akan melakukan penataan. Mereka punya keinginan dan penataan yang berbeda-beda, katanya mereka si itu keinginan dari almarhum," papar Catharina.

Lebih jauh Catharina menjelaskan, selain melarang menggunakan gundukan tanah, pihakknya juga akan melakukan plakatisasi makam yaitu mengganti batu nisan dengan plakat. Tujuannya tidak lain agar semua makan di TPU terlihat seragam sehingga menambah nilai estetika dan menghilangkan kesan angker.

"Beberapa ahli waris kadang mengganti dengan batu nisan. Padahal program ini gratis," tandasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lia/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%