detikcom

Jumat, 07/10/2011 13:14 WIB

Hilangkan Kesan Angker, Makam di Jakarta Akan Dibuat Rata

Lia Harahap - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, akan mengubah konsep tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta. Ke depan, untuk menghilangkan kesan angker, tanah makam tidak akan lagi dibuat model gundukan melainkan rata dengan tanah.

Saat ini usulan tersebut sudah dimasukan dalam revisi Perda nomor 3 tahun 2007 tentang Pemakaman.

"Kita akan ajukan revisi perda tersebut, agar tidak ada lagi gundukan tanah," terang Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Catharina Suryowati, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/10/2011).

Catharina menjelaskan, makam yang rata dengan tanah itu nantinya akan ditandai dengan plakat yang ditanam di tanah. Dia menjelaskan, aturan tersebut sengaja dibuat karena saat ini banyak masyarakat yang melanggar aturan yang ditetapkan mengenai tinggi gundukan pada tanah makam. Sesuai perda, gundukan tanah harusnya tidak melebihi 10 centimeter.

"Namun belum ada draf tentang revisi dari perda yang akan kita ajukan," ujarnya.

Catharina mengakui, pihaknya merasa sedikit kesulitan ketika harus melakukan penataan makam. Sebab, ahli waris biasanya mempunyai keinganan yang berbeda-beda untuk menata makam keluarganya.

"Banyak ahli waris yang menolak saat kita akan melakukan penataan. Mereka punya keinginan dan penataan yang berbeda-beda, katanya mereka si itu keinginan dari almarhum," papar Catharina.

Lebih jauh Catharina menjelaskan, selain melarang menggunakan gundukan tanah, pihakknya juga akan melakukan plakatisasi makam yaitu mengganti batu nisan dengan plakat. Tujuannya tidak lain agar semua makan di TPU terlihat seragam sehingga menambah nilai estetika dan menghilangkan kesan angker.

"Beberapa ahli waris kadang mengganti dengan batu nisan. Padahal program ini gratis," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lia/vit)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%