Kamis, 06/10/2011 00:36 WIB

AS tak bisa tutup kekurangan anggaran NATO

BBCIndonesia.com - detikNews
Leon Panetta

Panetta mengatakan AS juga memangkas anggaran militer dalam 10 tahun ke depan

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta memperingatkan bahwa di masa depan AS tidak bisa menutup pendanaan NATO ketika negara-negara Eropa memangkas anggaran pertahanan.

Hal ini disampaikan Panetta sebelum mengikuti pertemuan tingkat menteri NATO di Brussels, Belgia hari Rabu (05/10).

"Banyak pihak berasumsi bahwa anggaran AS begitu besar sehingga bisa menutup kekurangan anggaran NATO," kata Panetta.

"Padahal kami juga mengurangi anggaran yang jelas akan berdampak pada kemampuan NATO," imbuhnya.

Panetta menegaskan bahwa Washington melakukan pengurangan anggaran pertahanan sebesar US$450 miliar dalam periode sepuluh tahun ke depan.

Anggaran AS

Mantan direktur CIA menyebut pemangkasan ini berat namun masih bisa dilakukan.

Namun jika Kongres AS gagal mengatasi defisit anggaran tahun ini, lanjut Panetta, Departemen Pertahanan mungkin akan menghadapi pemangkasan lebih lanjut.

Para wartawan mengatakan pengurangan ini akan berdampak besar terhadap kekuatan militer AS.

Namun dengan anggaran militer yang mencapai US$700 miliar, anggaran ini jauh lebih besar dari total anggaran pertahanan 27 anggota NATO.

Sejak beberapa waktu lalu AS mendesak negara-negara Eropa untuk bekerja sama menanggung beban NATO.

Dan desakan ini kembali disampaikan Panetta Rabu (05/10) ini.

Ia meminta negara-negara anggota NATO mengkoordinasikan pengurangan anggaran militer.

(bbc/bbc)

  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%