detikcom

Rabu, 05/10/2011 19:33 WIB

PDIP Sumsel Gugat Harian Berita Pagi Palembang Rp 21 M

Taufik Wijaya - detikNews
Palembang - DPD PDIP Sumatera Selatan menggugat Harian Berita Pagi ke Pengadilan Negeri Palembang. Nilai gugatan mencapai Rp 21 miliar, karena harian tersebut dianggap mencemarkan nama baik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berita Pagi meminta PDIP Sumsel memakai hak jawab mereka.

Gugatan ini didaftarkan kuasa hukum DPD PDIP Sumsel, Nazori Do'ak Achmad, ke PN Palembang dengan nomor 138/Pdt.G/2011/PNPLG, Rabu (5/10/2011). Nilai gugatan sebesar Rp 21.000.006.000.

"Gugatan ini kami sampaikan dengan pemberitaan yang dimuat harian Berita Pagi tertanggal 19 September 2011 dengan judul 'Megawati, Amien Rais, dan Marzuki Alie Pilih Dodi Reza-Islan Hanura'," kata Nazori dalam pernyataannya.

Menurut Nazori, judul berita itu tidak tepat, tidak akurat dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya. "Sebab berita itu seolah Megawati selaku Ketum PDIP telah mendukung pasangan Dodi Reza-Islan Hanura dalam Pemilukada Muba. Padahal Megawati maupun PDIP mendukung pasangan Pahri-Beni," katanya.

Gugatan Rp 21.000.006.000 itu menurut Nazori adalah kerugian material sebesar Rp 1.000.006.000 dan Rp 20.000.000.000 untuk kerugian inmaterial. Dijelaskan Nazori, pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi yang saat ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Muba yang digelar 27 September 2011 lalu, diusung PDI Perjuangan, PAN, Partai Demokrat, PKS, dan sejumlah partai politik lainnya.

Lantas apa tanggapan Harian Berita Pagi? Pimred Harian Berita Pagi Iman Handiman menanggapi gugatan DPD PDIP Sumsel Perjuangan Sumsel, mengatakan mereka lebih memilih mengikuti mekanisme yang diputuskan Dewan Pers agar PDIP Sumsel memakai hak jawab.

"BP (Berita Pagi) mengikuti apa yang diputuskan Dewan Pers agar pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan itu menggunakan hak jawab. Kami menunggu penggunaan hak jawab dari mereka," kata Iman.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tw/fay)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%