Rabu, 05/10/2011 19:33 WIB

PDIP Sumsel Gugat Harian Berita Pagi Palembang Rp 21 M

Taufik Wijaya - detikNews
Palembang - DPD PDIP Sumatera Selatan menggugat Harian Berita Pagi ke Pengadilan Negeri Palembang. Nilai gugatan mencapai Rp 21 miliar, karena harian tersebut dianggap mencemarkan nama baik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berita Pagi meminta PDIP Sumsel memakai hak jawab mereka.

Gugatan ini didaftarkan kuasa hukum DPD PDIP Sumsel, Nazori Do'ak Achmad, ke PN Palembang dengan nomor 138/Pdt.G/2011/PNPLG, Rabu (5/10/2011). Nilai gugatan sebesar Rp 21.000.006.000.

"Gugatan ini kami sampaikan dengan pemberitaan yang dimuat harian Berita Pagi tertanggal 19 September 2011 dengan judul 'Megawati, Amien Rais, dan Marzuki Alie Pilih Dodi Reza-Islan Hanura'," kata Nazori dalam pernyataannya.

Menurut Nazori, judul berita itu tidak tepat, tidak akurat dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya. "Sebab berita itu seolah Megawati selaku Ketum PDIP telah mendukung pasangan Dodi Reza-Islan Hanura dalam Pemilukada Muba. Padahal Megawati maupun PDIP mendukung pasangan Pahri-Beni," katanya.

Gugatan Rp 21.000.006.000 itu menurut Nazori adalah kerugian material sebesar Rp 1.000.006.000 dan Rp 20.000.000.000 untuk kerugian inmaterial. Dijelaskan Nazori, pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi yang saat ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Muba yang digelar 27 September 2011 lalu, diusung PDI Perjuangan, PAN, Partai Demokrat, PKS, dan sejumlah partai politik lainnya.

Lantas apa tanggapan Harian Berita Pagi? Pimred Harian Berita Pagi Iman Handiman menanggapi gugatan DPD PDIP Sumsel Perjuangan Sumsel, mengatakan mereka lebih memilih mengikuti mekanisme yang diputuskan Dewan Pers agar PDIP Sumsel memakai hak jawab.

"BP (Berita Pagi) mengikuti apa yang diputuskan Dewan Pers agar pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan itu menggunakan hak jawab. Kami menunggu penggunaan hak jawab dari mereka," kata Iman.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(tw/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
0%
Kontra
100%