Detik.com News
Detik.com

Rabu, 05/10/2011 19:33 WIB

PDIP Sumsel Gugat Harian Berita Pagi Palembang Rp 21 M

Taufik Wijaya - detikNews
Palembang - DPD PDIP Sumatera Selatan menggugat Harian Berita Pagi ke Pengadilan Negeri Palembang. Nilai gugatan mencapai Rp 21 miliar, karena harian tersebut dianggap mencemarkan nama baik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berita Pagi meminta PDIP Sumsel memakai hak jawab mereka.

Gugatan ini didaftarkan kuasa hukum DPD PDIP Sumsel, Nazori Do'ak Achmad, ke PN Palembang dengan nomor 138/Pdt.G/2011/PNPLG, Rabu (5/10/2011). Nilai gugatan sebesar Rp 21.000.006.000.

"Gugatan ini kami sampaikan dengan pemberitaan yang dimuat harian Berita Pagi tertanggal 19 September 2011 dengan judul 'Megawati, Amien Rais, dan Marzuki Alie Pilih Dodi Reza-Islan Hanura'," kata Nazori dalam pernyataannya.

Menurut Nazori, judul berita itu tidak tepat, tidak akurat dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya. "Sebab berita itu seolah Megawati selaku Ketum PDIP telah mendukung pasangan Dodi Reza-Islan Hanura dalam Pemilukada Muba. Padahal Megawati maupun PDIP mendukung pasangan Pahri-Beni," katanya.

Gugatan Rp 21.000.006.000 itu menurut Nazori adalah kerugian material sebesar Rp 1.000.006.000 dan Rp 20.000.000.000 untuk kerugian inmaterial. Dijelaskan Nazori, pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi yang saat ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Muba yang digelar 27 September 2011 lalu, diusung PDI Perjuangan, PAN, Partai Demokrat, PKS, dan sejumlah partai politik lainnya.

Lantas apa tanggapan Harian Berita Pagi? Pimred Harian Berita Pagi Iman Handiman menanggapi gugatan DPD PDIP Sumsel Perjuangan Sumsel, mengatakan mereka lebih memilih mengikuti mekanisme yang diputuskan Dewan Pers agar PDIP Sumsel memakai hak jawab.

"BP (Berita Pagi) mengikuti apa yang diputuskan Dewan Pers agar pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan itu menggunakan hak jawab. Kami menunggu penggunaan hak jawab dari mereka," kata Iman.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tw/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%