detikcom

Rabu, 05/10/2011 17:33 WIB

Anis Matta: Jangan Sentimentil Tanggapi Fahri Hamzah

Luhur Hertanto - detikNews
Fahri Hamzah
Jakarta - Pernyataan Fahri Hamzah untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah bentuk kritik terhadap kinerja dan capaian 9 tahun terakhir. Terlalu berlebihan bila ditanggapi secara sentimentil seperti yang dilakukan Ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Pak Busyro tidak perlu membawa persoalan itu kepada PKS. Lebih bagus beliau menjawab wacana itu secara subtantif. Apa pentingnya itu sikap pribadi dan sikap fraksi?" gugat Sekjen PKS Anis Matta.

"Lebih bagus begitu daripada dibawa ke pendekatan sentimentil," sambung Anis kepada wartawan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2011).

Menurutnya, wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Fahri Hamzah seharusnya dipandang secara kontekstual. Yaitu evaluasi terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai lembaga tinggi negara bidang penegakan hukum sejak dibentuk 9 tahun lalu.

"Konteks besarnya mengevaluasi 9 tahun perjalanan KPK secara keseluruhan. Kita lihat di survei, kredibilitas KPK terus menurun. Kalau dievaluasi pantas saja," terang Anis.

Lebih lanjut politisi senior PKS ini menegaskan kritik merupakan bagian yang sah dalam praktek negara demokrasi. Sama sekali tidak ada larangan bagi warga negara melontarkan kritik bahwa ide membubarkan lembaga tinggi negara.

"Tiap hari juga DPR dikritik masyarakat. Apa yang salah dengan itu? Presiden juga dikritik. Itulah demokrasi," ucapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/gun)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%