detikcom
Rabu, 05/10/2011 17:33 WIB

Anis Matta: Jangan Sentimentil Tanggapi Fahri Hamzah

Luhur Hertanto - detikNews
Fahri Hamzah
Jakarta - Pernyataan Fahri Hamzah untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah bentuk kritik terhadap kinerja dan capaian 9 tahun terakhir. Terlalu berlebihan bila ditanggapi secara sentimentil seperti yang dilakukan Ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Pak Busyro tidak perlu membawa persoalan itu kepada PKS. Lebih bagus beliau menjawab wacana itu secara subtantif. Apa pentingnya itu sikap pribadi dan sikap fraksi?" gugat Sekjen PKS Anis Matta.

"Lebih bagus begitu daripada dibawa ke pendekatan sentimentil," sambung Anis kepada wartawan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2011).

Menurutnya, wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Fahri Hamzah seharusnya dipandang secara kontekstual. Yaitu evaluasi terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai lembaga tinggi negara bidang penegakan hukum sejak dibentuk 9 tahun lalu.

"Konteks besarnya mengevaluasi 9 tahun perjalanan KPK secara keseluruhan. Kita lihat di survei, kredibilitas KPK terus menurun. Kalau dievaluasi pantas saja," terang Anis.

Lebih lanjut politisi senior PKS ini menegaskan kritik merupakan bagian yang sah dalam praktek negara demokrasi. Sama sekali tidak ada larangan bagi warga negara melontarkan kritik bahwa ide membubarkan lembaga tinggi negara.

"Tiap hari juga DPR dikritik masyarakat. Apa yang salah dengan itu? Presiden juga dikritik. Itulah demokrasi," ucapnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(lh/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%