Rabu, 05/10/2011 17:33 WIB

Anis Matta: Jangan Sentimentil Tanggapi Fahri Hamzah

Luhur Hertanto - detikNews
Fahri Hamzah
Jakarta - Pernyataan Fahri Hamzah untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah bentuk kritik terhadap kinerja dan capaian 9 tahun terakhir. Terlalu berlebihan bila ditanggapi secara sentimentil seperti yang dilakukan Ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Pak Busyro tidak perlu membawa persoalan itu kepada PKS. Lebih bagus beliau menjawab wacana itu secara subtantif. Apa pentingnya itu sikap pribadi dan sikap fraksi?" gugat Sekjen PKS Anis Matta.

"Lebih bagus begitu daripada dibawa ke pendekatan sentimentil," sambung Anis kepada wartawan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2011).

Menurutnya, wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Fahri Hamzah seharusnya dipandang secara kontekstual. Yaitu evaluasi terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai lembaga tinggi negara bidang penegakan hukum sejak dibentuk 9 tahun lalu.

"Konteks besarnya mengevaluasi 9 tahun perjalanan KPK secara keseluruhan. Kita lihat di survei, kredibilitas KPK terus menurun. Kalau dievaluasi pantas saja," terang Anis.

Lebih lanjut politisi senior PKS ini menegaskan kritik merupakan bagian yang sah dalam praktek negara demokrasi. Sama sekali tidak ada larangan bagi warga negara melontarkan kritik bahwa ide membubarkan lembaga tinggi negara.

"Tiap hari juga DPR dikritik masyarakat. Apa yang salah dengan itu? Presiden juga dikritik. Itulah demokrasi," ucapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%