detikcom

Rabu, 05/10/2011 17:33 WIB

Anis Matta: Jangan Sentimentil Tanggapi Fahri Hamzah

Luhur Hertanto - detikNews
Fahri Hamzah
Jakarta - Pernyataan Fahri Hamzah untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah bentuk kritik terhadap kinerja dan capaian 9 tahun terakhir. Terlalu berlebihan bila ditanggapi secara sentimentil seperti yang dilakukan Ketua KPK Busyro Muqoddas.

"Pak Busyro tidak perlu membawa persoalan itu kepada PKS. Lebih bagus beliau menjawab wacana itu secara subtantif. Apa pentingnya itu sikap pribadi dan sikap fraksi?" gugat Sekjen PKS Anis Matta.

"Lebih bagus begitu daripada dibawa ke pendekatan sentimentil," sambung Anis kepada wartawan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2011).

Menurutnya, wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Fahri Hamzah seharusnya dipandang secara kontekstual. Yaitu evaluasi terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai lembaga tinggi negara bidang penegakan hukum sejak dibentuk 9 tahun lalu.

"Konteks besarnya mengevaluasi 9 tahun perjalanan KPK secara keseluruhan. Kita lihat di survei, kredibilitas KPK terus menurun. Kalau dievaluasi pantas saja," terang Anis.

Lebih lanjut politisi senior PKS ini menegaskan kritik merupakan bagian yang sah dalam praktek negara demokrasi. Sama sekali tidak ada larangan bagi warga negara melontarkan kritik bahwa ide membubarkan lembaga tinggi negara.

"Tiap hari juga DPR dikritik masyarakat. Apa yang salah dengan itu? Presiden juga dikritik. Itulah demokrasi," ucapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%