Detik.com News
Detik.com
Rabu, 05/10/2011 11:27 WIB

Fahri Hamzah Tetap Ingin Ikut Pilih Pimpinan KPK

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Fahri Hamzah Tetap Ingin Ikut Pilih Pimpinan KPK Fahri Hamzah
Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menuai kecaman publik karena idenya membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia tetap ingin ikut memilih pimpinan KPK.

Hal tersebut disampaikan Fahri kepada detikcom, Rabu (5/10/2011).

Fahri mengusulkan agar fit and proper test pimpinan KPK diperpanjang. Ia ingin KPK punya pimpinan yang lebih baik dari saat ini.

"Makanya fit and proper itu harus lebih lama kalau perlu 1 minggu. Kalau begini cuma cengar-cengir cari popularitas," ujar Fahri.

Ia pun tak pernah menyesal dengan ucapannya terkait eksistensi KPK. Ia yakin tak dipecat karena kritik kerasnya terhadap lembaga pemberantas korupsi tersebut.

"Satu-satunya lembaga yang boleh ngomong ya di DPR. Anda menggaji saya untuk kritis kepada siapa pun. Ini tugas jadi rakyat. Saya nggak boleh dipecat karena omongan," ujarnya yakin.

"KPK yang harus menjaga omongan karena dia penegak hukum, nggak boleh menanggapi omongan dewan," tandas Ketua DPP PKS ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/irw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%