detikcom

Rabu, 05/10/2011 11:27 WIB

Fahri Hamzah Tetap Ingin Ikut Pilih Pimpinan KPK

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Fahri Hamzah
Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menuai kecaman publik karena idenya membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia tetap ingin ikut memilih pimpinan KPK.

Hal tersebut disampaikan Fahri kepada detikcom, Rabu (5/10/2011).

Fahri mengusulkan agar fit and proper test pimpinan KPK diperpanjang. Ia ingin KPK punya pimpinan yang lebih baik dari saat ini.

"Makanya fit and proper itu harus lebih lama kalau perlu 1 minggu. Kalau begini cuma cengar-cengir cari popularitas," ujar Fahri.

Ia pun tak pernah menyesal dengan ucapannya terkait eksistensi KPK. Ia yakin tak dipecat karena kritik kerasnya terhadap lembaga pemberantas korupsi tersebut.

"Satu-satunya lembaga yang boleh ngomong ya di DPR. Anda menggaji saya untuk kritis kepada siapa pun. Ini tugas jadi rakyat. Saya nggak boleh dipecat karena omongan," ujarnya yakin.

"KPK yang harus menjaga omongan karena dia penegak hukum, nggak boleh menanggapi omongan dewan," tandas Ketua DPP PKS ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/irw)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%