detikcom

Rabu, 05/10/2011 09:57 WIB

Fahri Wacanakan Pembubaran KPK, PKS Kecolongan

Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Bersih, peduli dan profesional merupakan jargon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketika pentolan PKS di DPR Fahri Hamzah mewacanakan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wajah PKS tertampar. PKS dinilai kecolongan.

"Menurut saya statemen Fahri Hamzah itu menunjukkan kecolongan dalam menciptakan kader yang berkualitas dan berintegritas yang tersermin ketika menyampaikan pesan politik. Padahal katanya PKS itu bersih dan peduli. Seharusnya yang disuarakan adalah nuansa anti korupsi," kata analis politik dari UNDIP, M Yulianto, dalam perbincangan detikcom, Rabu (5/10/2011).

Pernyataan Fahri yang disampaikan di depan forum rapat konsultasi yang dihadiri lembaga penegak hukum pada Senin (3/10) lalu seolah memberi ruang untuk korupsi dan kontraproduktif dengan PKS. Menurut Yulianto, pernyataan Fahri juga memperburuk citra bekas aktivis 98 di mana Fahri pernah bergabung di dalamnya.

Dia menambahkan, PKS tidak boleh membiarkan kadernya berkata seenaknya yang tidak sesuai dengan partai. PKS harus tegas pada politisi yang kontraproduktif dengan visi dan misi partai sebagai tanggung jawab partai kepada publik.

"Jangan dibiarkan dengan mengatakan apa yang disampaikan politisi itu adalah pernyataan pribadi dan bukan pernyataan partai, karena jadi tidak bisa dipisahkan antara pernyataan pribadi dengan pernyataan partai, karena partai identik dengan penokohan. Apalagi pernyataan itu disampaikan di depan forum," tutur Yulianto.

Publik kini sedang berharap kejujuran dan masih membutuhkan KPK untuk pemberantasan korupsi. Kalau mau perkuat ikon bersih dan peduli maka harus memperkuat eksistensi KPK di tengah hujatan pada lembaga itu.

"Kalau masih banyak hujatan, maka bantu dengan perbaikan KPK, jangan malah mengusulkan pembubaran," ucap Yulianto.

Sebenarnya FPKS sudah menyatakan sikap atas ide Fahri itu. Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menegaskan, pihaknya tak akan mengambil ide pembubaran KPK yang diserukan oleh anggotanya yang juga Wakil Ketua Komisi III, Fahri Hamzah. Ide Fahri pun dianggap sebagai pandangan pribadi anggota DPR.

"Jangan pernah lupa ya, bahwa ketika ada pembahasan undang-undang mengenai kewenangan KPK pada waktu itu kita justru yang berada di garis depan, jangan sampai ada pemangkasan kewenangan KPK," tegas Mustafa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2011).



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%