detikcom
Rabu, 05/10/2011 09:57 WIB

Fahri Wacanakan Pembubaran KPK, PKS Kecolongan

Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Bersih, peduli dan profesional merupakan jargon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketika pentolan PKS di DPR Fahri Hamzah mewacanakan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wajah PKS tertampar. PKS dinilai kecolongan.

"Menurut saya statemen Fahri Hamzah itu menunjukkan kecolongan dalam menciptakan kader yang berkualitas dan berintegritas yang tersermin ketika menyampaikan pesan politik. Padahal katanya PKS itu bersih dan peduli. Seharusnya yang disuarakan adalah nuansa anti korupsi," kata analis politik dari UNDIP, M Yulianto, dalam perbincangan detikcom, Rabu (5/10/2011).

Pernyataan Fahri yang disampaikan di depan forum rapat konsultasi yang dihadiri lembaga penegak hukum pada Senin (3/10) lalu seolah memberi ruang untuk korupsi dan kontraproduktif dengan PKS. Menurut Yulianto, pernyataan Fahri juga memperburuk citra bekas aktivis 98 di mana Fahri pernah bergabung di dalamnya.

Dia menambahkan, PKS tidak boleh membiarkan kadernya berkata seenaknya yang tidak sesuai dengan partai. PKS harus tegas pada politisi yang kontraproduktif dengan visi dan misi partai sebagai tanggung jawab partai kepada publik.

"Jangan dibiarkan dengan mengatakan apa yang disampaikan politisi itu adalah pernyataan pribadi dan bukan pernyataan partai, karena jadi tidak bisa dipisahkan antara pernyataan pribadi dengan pernyataan partai, karena partai identik dengan penokohan. Apalagi pernyataan itu disampaikan di depan forum," tutur Yulianto.

Publik kini sedang berharap kejujuran dan masih membutuhkan KPK untuk pemberantasan korupsi. Kalau mau perkuat ikon bersih dan peduli maka harus memperkuat eksistensi KPK di tengah hujatan pada lembaga itu.

"Kalau masih banyak hujatan, maka bantu dengan perbaikan KPK, jangan malah mengusulkan pembubaran," ucap Yulianto.

Sebenarnya FPKS sudah menyatakan sikap atas ide Fahri itu. Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menegaskan, pihaknya tak akan mengambil ide pembubaran KPK yang diserukan oleh anggotanya yang juga Wakil Ketua Komisi III, Fahri Hamzah. Ide Fahri pun dianggap sebagai pandangan pribadi anggota DPR.

"Jangan pernah lupa ya, bahwa ketika ada pembahasan undang-undang mengenai kewenangan KPK pada waktu itu kita justru yang berada di garis depan, jangan sampai ada pemangkasan kewenangan KPK," tegas Mustafa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2011).



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%