detikcom

Minggu, 02/10/2011 17:18 WIB

PKS Bantah Incar Kursi Kemenhub

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Kemenhub disebut sebagai kementerian yang bakal kena reshuffle menyusul buruknya performa dan banyaknya insiden. Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq tegas membantah partainya mengincar kursi Kemenhub.

"Kita tidak mengincar apa-apa, apapun yang dilakukan SBY, yang penting perbaikan kinerja," ujar Luthfie.

Pernyataan tersebut disampaikannya kepada detikcom usai mengikuti PKS Family Gathering, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Jawa Barat, Minggu (2/10).

Sebelumnya, PKS gencar mendorong Menhub Freddy Numberi direshuffle. PKS memandang kinerja Freddy Numberi tidak optimal. Utamanya menyangkut keselamatan trasportasi darat, laut, dan udara. Dasar penilaiannya adalah kecelakaan trasportasi yang terus terjadi.

Sementara itu Freddy juga dipandang gagal melakukan reformasi birokrasi di Kemenhub. "Kalau Pak SBY benar mau mereshuffle, kami minta Menhub menjadi prioritas untuk diganti orang yang lebih serius menjamin keselamatan transportasi dan melakukan reformasi birokrasi," tutur Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada detikcom, kemarin.

Menurut Luthfie, SBY saat ini tengah merampungkan rencana perombakan kabinet di beberapa pos kementerian. "Tinggal finishing touch-nya saja, mengenai siapa yang direshuffle itu hak preogratif Presiden," ujarnya.

Di tempat sama, Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal mengatakan apa yang terlontar dari mulut Abdul Hakim mengenai usulan mengganti Menteri Perhubungan Fredy Numberi karena Abdul Hakim merupakan anggota Komisi V yang berurusan dengan transportasi.

"Dia anggota yang senior, menguasi dan menbentuk perundangannya, wajar bila prihatin dengan musibah belakangan ini. Itu sebagai bentuk keprihatinan yang akut," jelasnya.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
81%
Kontra
19%