Detik.com News
Detik.com
Minggu, 02/10/2011 17:18 WIB

PKS Bantah Incar Kursi Kemenhub

Andri Haryanto - detikNews
PKS Bantah Incar Kursi Kemenhub
Jakarta - Kemenhub disebut sebagai kementerian yang bakal kena reshuffle menyusul buruknya performa dan banyaknya insiden. Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq tegas membantah partainya mengincar kursi Kemenhub.

"Kita tidak mengincar apa-apa, apapun yang dilakukan SBY, yang penting perbaikan kinerja," ujar Luthfie.

Pernyataan tersebut disampaikannya kepada detikcom usai mengikuti PKS Family Gathering, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Jawa Barat, Minggu (2/10).

Sebelumnya, PKS gencar mendorong Menhub Freddy Numberi direshuffle. PKS memandang kinerja Freddy Numberi tidak optimal. Utamanya menyangkut keselamatan trasportasi darat, laut, dan udara. Dasar penilaiannya adalah kecelakaan trasportasi yang terus terjadi.

Sementara itu Freddy juga dipandang gagal melakukan reformasi birokrasi di Kemenhub. "Kalau Pak SBY benar mau mereshuffle, kami minta Menhub menjadi prioritas untuk diganti orang yang lebih serius menjamin keselamatan transportasi dan melakukan reformasi birokrasi," tutur Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada detikcom, kemarin.

Menurut Luthfie, SBY saat ini tengah merampungkan rencana perombakan kabinet di beberapa pos kementerian. "Tinggal finishing touch-nya saja, mengenai siapa yang direshuffle itu hak preogratif Presiden," ujarnya.

Di tempat sama, Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal mengatakan apa yang terlontar dari mulut Abdul Hakim mengenai usulan mengganti Menteri Perhubungan Fredy Numberi karena Abdul Hakim merupakan anggota Komisi V yang berurusan dengan transportasi.

"Dia anggota yang senior, menguasi dan menbentuk perundangannya, wajar bila prihatin dengan musibah belakangan ini. Itu sebagai bentuk keprihatinan yang akut," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%