Jumat, 30/09/2011 05:16 WIB

Ketika Rasa Keadilan Terkoyak Hukum Kolonial

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mukanya nampak lelah. Di selasar pintu masuk Mahkamah Konstitusi (MK), mata Moestoro (65) menerawang ke langit-langit balkon ruangan. Berbekal berkas perkara seadanya, dari balik keriput matanya dia mencoba tegar.

Dari tanah Kediri, Jawa Timur, dia mencari keadilan yang tersisa. "Kepada siapa lagi kami mengadu? Kepada siapa lagi kami memohon keadilan?" kata Moestoro kepada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (29/9/2011), kemarin.

Dengan bergetar, Moestoro menceritakan kasus yang menimpa tanah desanya yaitu di Jl Urip Sumoharjo Durian No 13, Kediri. Di tanah seluas 1000 m2 itu, warga telah menempati tanah tersebut sejak 1940. Warga sekitar merawat, menempati dan mendirikan bangunan sebagai tempat menggantung hidup.

"Lalu, pemerintah mengeluarkan IMB pada 1954 dari Pemerintah Kota Praja Kediri kepada warga untuk menempati tanah tersebut," terang Moestoro.

Namun, ketenteraman warga terkoyak sejak seorang yang mengaku sebagai ahli waris dari Oei Swie Liong datang dan mengklaim tanah itu miliknya. Ahli waris mengklaim dengan berdasar peraturan zaman kolonial Belanda yaitu Vervonding Nomor 273 Tahun 1836. Klaim ini kemudian dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 30 Maret 1985 lewat putusan kasasi nomor 2263/K/Sip/1982.

"Kita sudah merdeka, masa masih memakai UU Belanda? Kita sudah mempunyai UU Pokok Agraria, kenapa tidak dipakai? Buat apa merdeka? Putusan ini menodai konstitusi," cetus Moestoro.

Karena kebuntuan cara, akhirnya Mostoro dan warga Kediri enggan menggunakan jalur upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/irw)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%