Jumat, 30/09/2011 05:16 WIB

Ketika Rasa Keadilan Terkoyak Hukum Kolonial

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mukanya nampak lelah. Di selasar pintu masuk Mahkamah Konstitusi (MK), mata Moestoro (65) menerawang ke langit-langit balkon ruangan. Berbekal berkas perkara seadanya, dari balik keriput matanya dia mencoba tegar.

Dari tanah Kediri, Jawa Timur, dia mencari keadilan yang tersisa. "Kepada siapa lagi kami mengadu? Kepada siapa lagi kami memohon keadilan?" kata Moestoro kepada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (29/9/2011), kemarin.

Dengan bergetar, Moestoro menceritakan kasus yang menimpa tanah desanya yaitu di Jl Urip Sumoharjo Durian No 13, Kediri. Di tanah seluas 1000 m2 itu, warga telah menempati tanah tersebut sejak 1940. Warga sekitar merawat, menempati dan mendirikan bangunan sebagai tempat menggantung hidup.

"Lalu, pemerintah mengeluarkan IMB pada 1954 dari Pemerintah Kota Praja Kediri kepada warga untuk menempati tanah tersebut," terang Moestoro.

Namun, ketenteraman warga terkoyak sejak seorang yang mengaku sebagai ahli waris dari Oei Swie Liong datang dan mengklaim tanah itu miliknya. Ahli waris mengklaim dengan berdasar peraturan zaman kolonial Belanda yaitu Vervonding Nomor 273 Tahun 1836. Klaim ini kemudian dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 30 Maret 1985 lewat putusan kasasi nomor 2263/K/Sip/1982.

"Kita sudah merdeka, masa masih memakai UU Belanda? Kita sudah mempunyai UU Pokok Agraria, kenapa tidak dipakai? Buat apa merdeka? Putusan ini menodai konstitusi," cetus Moestoro.

Karena kebuntuan cara, akhirnya Mostoro dan warga Kediri enggan menggunakan jalur upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%