Kominfo Raih Penghargaan Situs Keterbukaan Informasi Publik Terbaik

Jakarta Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan piagam penghargaan bagi 10 badan publik terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik melalui situs masing-masing. Kemenkominfo, Kemenkeu dan DPR menduduki peringkat 3 teratas.

Acara pemberian penghargaan ini dilakukan di sela-sela diskusi 'Keterbukaan Informasi Publik' di Hotel Lumire, Jl Senen Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2011). Piagam penghargaan diserahkan oleh para komisioner KIP kepada perwakilan 10 badan publik yang menduduki 10 peringkat teratas.

"Penghargaan ini berdasarkan informasi tentang regulasi keuangan, kinerja dan profil mereka yang terbuka kepada publik, yang semuanya ditampung dalam websitenya. Jadi kita pantau berdasarkan website," ujar komisioner bidang kelembagaan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih.

Demikian 10 badan publik penerima piagam penghargaan KIP:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dengan nilai 68,0
2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan nilai 62,9
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan nilai 57,2
4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan nilai 57,0
5. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dengan nilai 53,9
6. Mahmakah Agung (MA) dengan nilai 51,0
7. Kementerian Pertanian (Kementan) dengan nilai 51,0
8. Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan nilai 50,6
9. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan nilai 50,2
10. Kementerian Perhutanan (Kemenhut) dengan nilai 49,4

Pemantauan dan penilaian dilakukan oleh KIP terhadap total 82 badan publik negara selama jangka waktu 2010-2011. Tahun ini merupakan kedua kalinya penghargaan ini diberikan oleh KIP kepada badan publik negara. Tahun 2010 lalu, situs Mabes Polri meraih peringkat teratas.

Kepada wartawan, Alamsyah menjelaskan alasan terpilihnya Kemenkominfo sebagai badan publik negara yang memberikan keterbukaan informasi publik terbaik di antara lainnya. Menurutnya, situs Kemenkominfo mampu memberikan informasi terkait regulasi, kinerja, laporan keuangan yang lebih baik dibanding situs badan publik lain.

"Ya mereka (Kemenkominfo) unggul dalam keterbukaan di bidang regulasi. Sedangkan seperti keuangan, kinerja, profil, semua hampir rata. Kalau Kemenkeu unggul dalam laporan keuangannya, sangat lengkap dan sangat terbuka. Tapi secara keseluruhan, laporan keuangan badan publik negara memang sangat kurang," tutur Alamsyah.

Menurut Alamsyah, hasil penilaian ini akan diteruskan kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Bisa jadi, informasi ini akan dijadikan bahan evaluasi UKP4 atas lembaga-lembaga negara.

"Informasi ini akan kita sampaikan juga ke UKP4. Tapi kita tidak tahu apakah ini akan dijadikan bahan evaluasi mereka atau tidak. Yang jelas, kami ada kerja sama tukar informasi dengan UKP4," terangnya.

Alamsyah menambahkan, hasil penilaian ini diharapkan mampu mendorong badan-badan publik untuk lebih menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. "Berdasarkan skor keterbukaan informasi di bidang anggaran saja cuma 50-an. Sangat jauh di bawah India dan Filipina. Kita harapkan dengan adanya ini, mereka jadi lebih terbuka," tandas dia.

(nvc/vit)