detikcom
Rabu, 28/09/2011 19:26 WIB

Korupsi Kemendiknas

Diperiksa 8 Jam, Wamendiknas Dicecar 11 Pertanyaan

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar. Fasli mengaku dicecar 11 pertanyaan.

Fasli keluar pukul 18.50 WIB ditemani satu orang stafnya. Ia lalu menjelaskan seputar materi pemeriksaannya dengan santai kepada wartawan.

"(Diperiksa) Sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi di kemendiknas waktu itu di bawah direktorat jenderal PMPTK ya diakhir tahun 2007, waktu itu saya adalah dirjen," ujar Fasli kepada wartawan di Bareskrim, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (28/9/2011).

Fasli menerangkan pemeriksaan terkait hubungan rencana strategis kementerian hingga sampai pada prosedur pengusulan, pembahasan di tingkat kementerian dan tingkat DPR.

"Jadi itu memang sebagai tanggung jawab saya sebagai kuasa pengguna anggaran. Itulah yang tadi diverifikasi angka-angka segala macam," imbuhnya.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Fasli mengaku mendapat 12 pertanyaan. "Ya tadi sekitar 10 atau 11 pertanyaan lagi tadi," tegasnya.

Menurut Polri, total proyek kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar mencapai Rp 400 miliar lebih. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan Fasli.

"Detailnya kalau dari angka sekarang Rp 142 miliar totalnya," imbuh Fasli.

Proyek itu dialokasikan untuk peralatan komputer di 30 LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). "Karena kita mengumpulkan data dari guru-guru," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ape/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%