Rabu, 28/09/2011 19:26 WIB

Korupsi Kemendiknas

Diperiksa 8 Jam, Wamendiknas Dicecar 11 Pertanyaan

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar. Fasli mengaku dicecar 11 pertanyaan.

Fasli keluar pukul 18.50 WIB ditemani satu orang stafnya. Ia lalu menjelaskan seputar materi pemeriksaannya dengan santai kepada wartawan.

"(Diperiksa) Sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi di kemendiknas waktu itu di bawah direktorat jenderal PMPTK ya diakhir tahun 2007, waktu itu saya adalah dirjen," ujar Fasli kepada wartawan di Bareskrim, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (28/9/2011).

Fasli menerangkan pemeriksaan terkait hubungan rencana strategis kementerian hingga sampai pada prosedur pengusulan, pembahasan di tingkat kementerian dan tingkat DPR.

"Jadi itu memang sebagai tanggung jawab saya sebagai kuasa pengguna anggaran. Itulah yang tadi diverifikasi angka-angka segala macam," imbuhnya.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Fasli mengaku mendapat 12 pertanyaan. "Ya tadi sekitar 10 atau 11 pertanyaan lagi tadi," tegasnya.

Menurut Polri, total proyek kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar mencapai Rp 400 miliar lebih. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan Fasli.

"Detailnya kalau dari angka sekarang Rp 142 miliar totalnya," imbuh Fasli.

Proyek itu dialokasikan untuk peralatan komputer di 30 LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). "Karena kita mengumpulkan data dari guru-guru," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ape/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%