Rabu, 28/09/2011 19:26 WIB

Korupsi Kemendiknas

Diperiksa 8 Jam, Wamendiknas Dicecar 11 Pertanyaan

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar. Fasli mengaku dicecar 11 pertanyaan.

Fasli keluar pukul 18.50 WIB ditemani satu orang stafnya. Ia lalu menjelaskan seputar materi pemeriksaannya dengan santai kepada wartawan.

"(Diperiksa) Sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi di kemendiknas waktu itu di bawah direktorat jenderal PMPTK ya diakhir tahun 2007, waktu itu saya adalah dirjen," ujar Fasli kepada wartawan di Bareskrim, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (28/9/2011).

Fasli menerangkan pemeriksaan terkait hubungan rencana strategis kementerian hingga sampai pada prosedur pengusulan, pembahasan di tingkat kementerian dan tingkat DPR.

"Jadi itu memang sebagai tanggung jawab saya sebagai kuasa pengguna anggaran. Itulah yang tadi diverifikasi angka-angka segala macam," imbuhnya.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Fasli mengaku mendapat 12 pertanyaan. "Ya tadi sekitar 10 atau 11 pertanyaan lagi tadi," tegasnya.

Menurut Polri, total proyek kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar mencapai Rp 400 miliar lebih. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan Fasli.

"Detailnya kalau dari angka sekarang Rp 142 miliar totalnya," imbuh Fasli.

Proyek itu dialokasikan untuk peralatan komputer di 30 LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). "Karena kita mengumpulkan data dari guru-guru," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(ape/gah)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%