Detik.com News
Detik.com
Rabu, 28/09/2011 19:26 WIB

Korupsi Kemendiknas

Diperiksa 8 Jam, Wamendiknas Dicecar 11 Pertanyaan

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar. Fasli mengaku dicecar 11 pertanyaan.

Fasli keluar pukul 18.50 WIB ditemani satu orang stafnya. Ia lalu menjelaskan seputar materi pemeriksaannya dengan santai kepada wartawan.

"(Diperiksa) Sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi di kemendiknas waktu itu di bawah direktorat jenderal PMPTK ya diakhir tahun 2007, waktu itu saya adalah dirjen," ujar Fasli kepada wartawan di Bareskrim, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (28/9/2011).

Fasli menerangkan pemeriksaan terkait hubungan rencana strategis kementerian hingga sampai pada prosedur pengusulan, pembahasan di tingkat kementerian dan tingkat DPR.

"Jadi itu memang sebagai tanggung jawab saya sebagai kuasa pengguna anggaran. Itulah yang tadi diverifikasi angka-angka segala macam," imbuhnya.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Fasli mengaku mendapat 12 pertanyaan. "Ya tadi sekitar 10 atau 11 pertanyaan lagi tadi," tegasnya.

Menurut Polri, total proyek kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar mencapai Rp 400 miliar lebih. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan Fasli.

"Detailnya kalau dari angka sekarang Rp 142 miliar totalnya," imbuh Fasli.

Proyek itu dialokasikan untuk peralatan komputer di 30 LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). "Karena kita mengumpulkan data dari guru-guru," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ape/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%