detikcom
Rabu, 28/09/2011 08:11 WIB

Apa Peran Sat-81, Denjaka & Denbravo TNI Melawan Teroris?

Ramadhian Fadillah - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - TNI pun memiliki satuan-satuan elit antiteror yang handal. Ada Sat-81 Gultor milik Kopassus TNI AD, Denjaka milik TNI AL, Den Bravo milik TNI AU. Hanya, untuk pelibatan memberantas teror di dalam negeri, mereka tidak juga bisa dilibatkan. Potensi luar biasa ini pun sia-sia selama belum ada permintaan pelibatan dari Polri.

"Memang kita punya kekuatan efektif penindakan, tapi dasarnya kan UU terorisme. Untuk penindakan paling depan adalah kepolisian, yang dilakukan Densus 88 karena konteksnya extraordinary crime," ujar pengamat intelijen Mufti Makarim kepada detikcom, Selasa (27/9/2011) malam.

Mufti menilai sinergi antara kekuatan-kekuatan antiteror belum terjalin. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) belum mampu merangkul semua kekuatan pemukul ini dalam satu wadah. Kembali, TNI pun harus bersabar karena tidak bisa ikut berlaga.

"Ini belum ada undang-undang untuk perbantuan, kapan bantuan ini tidak ada mekanisme. Di satu sisi, polisi belum pernah meminta bantuan TNI," tambahnya.

Mufti menilai Indonesia perlu meniru cara Amerika Serikat dalam mengatur peran pasukan pemukulnya. Ada pembagian peran yang jelas sehingga tidak ada overlap. Contohnya jika ada teror di tingkat lokal, maka menjadi porsi Tim SWAT milik kepolisian daerah. Untuk menghadapi teror antar negara bagian, merupakan porsi FBI.

"Sedangkan untuk misi-misi pemberantasan teror ke luar negeri, bisa menggunakan militer seperti saat mengejar Osama bin Laden di Pakistan. Itu Navy Seal yang bergerak," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI menilai berbagai teror yang terjadi belum masuk pada aspek pertahanan. Sehingga pelibatan langsung TNI belum dibutuhkan walaupun sesuai UU 34 tahun 2004, TNI memiliki kewenangan untuk pemberantasan teroris.

"Yang penting adalah sinergitas TNI, Polri, BNPT itu yang akan terus kita lakukan. Jadi sepanjang itu masih lingkup tugas TNI sesuai UU akan kita lakukan," ujar Agus beberapa hari lalu.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rdf/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%