detikcom
Rabu, 28/09/2011 08:11 WIB

Apa Peran Sat-81, Denjaka & Denbravo TNI Melawan Teroris?

Ramadhian Fadillah - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - TNI pun memiliki satuan-satuan elit antiteror yang handal. Ada Sat-81 Gultor milik Kopassus TNI AD, Denjaka milik TNI AL, Den Bravo milik TNI AU. Hanya, untuk pelibatan memberantas teror di dalam negeri, mereka tidak juga bisa dilibatkan. Potensi luar biasa ini pun sia-sia selama belum ada permintaan pelibatan dari Polri.

"Memang kita punya kekuatan efektif penindakan, tapi dasarnya kan UU terorisme. Untuk penindakan paling depan adalah kepolisian, yang dilakukan Densus 88 karena konteksnya extraordinary crime," ujar pengamat intelijen Mufti Makarim kepada detikcom, Selasa (27/9/2011) malam.

Mufti menilai sinergi antara kekuatan-kekuatan antiteror belum terjalin. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) belum mampu merangkul semua kekuatan pemukul ini dalam satu wadah. Kembali, TNI pun harus bersabar karena tidak bisa ikut berlaga.

"Ini belum ada undang-undang untuk perbantuan, kapan bantuan ini tidak ada mekanisme. Di satu sisi, polisi belum pernah meminta bantuan TNI," tambahnya.

Mufti menilai Indonesia perlu meniru cara Amerika Serikat dalam mengatur peran pasukan pemukulnya. Ada pembagian peran yang jelas sehingga tidak ada overlap. Contohnya jika ada teror di tingkat lokal, maka menjadi porsi Tim SWAT milik kepolisian daerah. Untuk menghadapi teror antar negara bagian, merupakan porsi FBI.

"Sedangkan untuk misi-misi pemberantasan teror ke luar negeri, bisa menggunakan militer seperti saat mengejar Osama bin Laden di Pakistan. Itu Navy Seal yang bergerak," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI menilai berbagai teror yang terjadi belum masuk pada aspek pertahanan. Sehingga pelibatan langsung TNI belum dibutuhkan walaupun sesuai UU 34 tahun 2004, TNI memiliki kewenangan untuk pemberantasan teroris.

"Yang penting adalah sinergitas TNI, Polri, BNPT itu yang akan terus kita lakukan. Jadi sepanjang itu masih lingkup tugas TNI sesuai UU akan kita lakukan," ujar Agus beberapa hari lalu.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/rdf)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close