Senin, 26/09/2011 16:02 WIB

ICW Laporkan Korupsi Kehutanan di Kalimantan Rp 9 Triliun

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali unjuk gigi. Kali ini, LSM antikorupsi tersebut ke KPK untuk mengadukan dugaan korupsi praktik perkebunan ilegal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang merugikan negara hingga Rp 9 triliun.

Pelaporan dilakukan oleh peneliti ICW Febridiansyah, Donal Fariz, dan Tama S Langkun di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (26/9/2011).

"Saat ini setidaknya ada dua sektor yang dominan terhadap kejahatan kehutanan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan," kata Febri.

Menurut Febri, ICW bersama Save Our Borneo (SOB) telah melakukan kajian terkait persoalan korupsi di sektor kehutanan pada dua Provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kajian ini fokus pada 4 kabupaten, yaitu: Kalimantan Barat (Sambas, Ketapang, dan Bengkayan) dan Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan.

"Hasilnya cukup mengejutkan, karena total kerugian negara dari 4 kabupaten tersebut mencapai Rp 9.146.223.897.000,00," ujarnya.

Dalam menghitung total kerugian negara tersebut, ICW, SOB dan KRB menggunakan 3 metode, yakni nilai kerugian negara dari tegakan kayu yang hilang, persentase nilai kerugian negara dari penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan nilai kerugian negara dari penerimaan DR (Dana Reboisasi).Next

Halaman 1 2
(mad/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%