detikcom

Senin, 26/09/2011 16:02 WIB

ICW Laporkan Korupsi Kehutanan di Kalimantan Rp 9 Triliun

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali unjuk gigi. Kali ini, LSM antikorupsi tersebut ke KPK untuk mengadukan dugaan korupsi praktik perkebunan ilegal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang merugikan negara hingga Rp 9 triliun.

Pelaporan dilakukan oleh peneliti ICW Febridiansyah, Donal Fariz, dan Tama S Langkun di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (26/9/2011).

"Saat ini setidaknya ada dua sektor yang dominan terhadap kejahatan kehutanan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan," kata Febri.

Menurut Febri, ICW bersama Save Our Borneo (SOB) telah melakukan kajian terkait persoalan korupsi di sektor kehutanan pada dua Provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kajian ini fokus pada 4 kabupaten, yaitu: Kalimantan Barat (Sambas, Ketapang, dan Bengkayan) dan Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan.

"Hasilnya cukup mengejutkan, karena total kerugian negara dari 4 kabupaten tersebut mencapai Rp 9.146.223.897.000,00," ujarnya.

Dalam menghitung total kerugian negara tersebut, ICW, SOB dan KRB menggunakan 3 metode, yakni nilai kerugian negara dari tegakan kayu yang hilang, persentase nilai kerugian negara dari penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan nilai kerugian negara dari penerimaan DR (Dana Reboisasi).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%