detikcom
Senin, 26/09/2011 16:02 WIB

ICW Laporkan Korupsi Kehutanan di Kalimantan Rp 9 Triliun

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali unjuk gigi. Kali ini, LSM antikorupsi tersebut ke KPK untuk mengadukan dugaan korupsi praktik perkebunan ilegal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang merugikan negara hingga Rp 9 triliun.

Pelaporan dilakukan oleh peneliti ICW Febridiansyah, Donal Fariz, dan Tama S Langkun di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (26/9/2011).

"Saat ini setidaknya ada dua sektor yang dominan terhadap kejahatan kehutanan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan," kata Febri.

Menurut Febri, ICW bersama Save Our Borneo (SOB) telah melakukan kajian terkait persoalan korupsi di sektor kehutanan pada dua Provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kajian ini fokus pada 4 kabupaten, yaitu: Kalimantan Barat (Sambas, Ketapang, dan Bengkayan) dan Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan.

"Hasilnya cukup mengejutkan, karena total kerugian negara dari 4 kabupaten tersebut mencapai Rp 9.146.223.897.000,00," ujarnya.

Dalam menghitung total kerugian negara tersebut, ICW, SOB dan KRB menggunakan 3 metode, yakni nilai kerugian negara dari tegakan kayu yang hilang, persentase nilai kerugian negara dari penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan nilai kerugian negara dari penerimaan DR (Dana Reboisasi).Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mad/aan)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close