Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 24/09/2011 20:48 WIB

Keterangan Ratu Atut Tentang Dana Hibah Rp 340 M

Halaman 1 dari 8
Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memberikan klarifikasi tentang dugaan adanya korupsi dalam pembagian dana hibah Rp 340,46 miliar dari APBD Banten 2011. Ratu Atut menuding ada pihak-pihak yang mempolitisasi pembagian dana hibah itu terkait Pilgub Banten 2011.

Keterangan Ratu Atut tersebut untuk menjawab berita detik+ pada 8 September 2011 yang mengangkat laporan khusus dengan tema 'Trah Ratu Atut Merayah Dana Hibah'.

Ada tiga judul yang ditanggapi Ratu Atut yakni:
1. Menjarah Hibah Agar Jabatan Tak Hilang
2.Habiskan Ratusan Miliar Masih Minta Nambah
3.Ratu Atut Lebih Kaya dari SBY

Berikut keterangan lengkap yang dikirim Tim Ratu Atut untuk menanggapi 3 berita detik+ tersebut:


1. Tak Semua Orang Melihat Sisi Positif dari Ikatan Keluarga


SERANG- Berbagai penilaian nyinyir diarahkan kepada Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya. Salah satunya, soal membangun dinasti politik di Banten. Apa tanggapan Ratu Atut terhadap tudingan negatif itu? Berikut ini pernyataannya.

Ditemui di sela-sela kesibukannya melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Selasa (20/9) lalu, perempuan kelahiran Desa Kadu Beureum, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten dengan ramah menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan sejumlah wartawan. Tak nampak rasa kesal -apalagi marah-marah- di wajah wanita pertama di Indonesia yang menjabat sebagai gubernur ini.Next

Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(iy/iy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%