detikcom
Sabtu, 24/09/2011 20:48 WIB

Keterangan Ratu Atut Tentang Dana Hibah Rp 340 M

Halaman 1 dari 8
Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memberikan klarifikasi tentang dugaan adanya korupsi dalam pembagian dana hibah Rp 340,46 miliar dari APBD Banten 2011. Ratu Atut menuding ada pihak-pihak yang mempolitisasi pembagian dana hibah itu terkait Pilgub Banten 2011.

Keterangan Ratu Atut tersebut untuk menjawab berita detik+ pada 8 September 2011 yang mengangkat laporan khusus dengan tema 'Trah Ratu Atut Merayah Dana Hibah'.

Ada tiga judul yang ditanggapi Ratu Atut yakni:
1. Menjarah Hibah Agar Jabatan Tak Hilang
2.Habiskan Ratusan Miliar Masih Minta Nambah
3.Ratu Atut Lebih Kaya dari SBY

Berikut keterangan lengkap yang dikirim Tim Ratu Atut untuk menanggapi 3 berita detik+ tersebut:


1. Tak Semua Orang Melihat Sisi Positif dari Ikatan Keluarga


SERANG- Berbagai penilaian nyinyir diarahkan kepada Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya. Salah satunya, soal membangun dinasti politik di Banten. Apa tanggapan Ratu Atut terhadap tudingan negatif itu? Berikut ini pernyataannya.

Ditemui di sela-sela kesibukannya melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Selasa (20/9) lalu, perempuan kelahiran Desa Kadu Beureum, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten dengan ramah menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan sejumlah wartawan. Tak nampak rasa kesal -apalagi marah-marah- di wajah wanita pertama di Indonesia yang menjabat sebagai gubernur ini.Next

Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(iy/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%