Detik.com News
Detik.com

Jumat, 23/09/2011 00:23 WIB

Koalisi LSM Tolak RUU Ormas

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat menolak diteruskannya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). RUU Ormas ini dinilai hanya akan menguntungkan pemerintah untuk mengendalikan Ormas di Indonesia.

"Kita menolak usulan RUU Ormas. Secara yuridis formal UU No.8/1985 beserta peraturan pelaksanaannya masih belaku, namun dilihat dari segi implementasi sosiopolitik, sudah tidak efektif lagi, hingga kemudian, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengganti aturan tersebut," Kata koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri, di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2011).

Penolakan RUU Ormas ini dinilai berisi ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa dilakukannya proses pengadilan yang adil dan berimbang.

"Konsep ini bermaksud untuk melokalisir satu kelompok yang dianggap sejenis dalam wadah yang sah sehingga mudah dikontrol karena nantinya hanya akan ada satu wadah untuk setiap jenis kelompok," terangnya.

Malahan, Fitri beranggapan UU Ormas yang kembali direvisi menjadi RUU Ormas tersebut, harusnya sudah tidak perlu dilanjutkan. Fitri mengusulkan UU Ormas tersebut dihapus.

"Bukannya malah direvisi yang diusulkan DPR melalui RUU Ormas," tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota KBB, Ronald mengatakan, RUU Ormas yang merupakan pembaharuan dari UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas ini sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, dengan hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sudha lebih dari cukup untuk menjerat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh Ormas.

"Dengan demikian, pengusulan RUU Ormas sebenarnya tidak relevan untuk memadamkan persoalan yang ada," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/anw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%