Jumat, 23/09/2011 00:23 WIB

Koalisi LSM Tolak RUU Ormas

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat menolak diteruskannya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). RUU Ormas ini dinilai hanya akan menguntungkan pemerintah untuk mengendalikan Ormas di Indonesia.

"Kita menolak usulan RUU Ormas. Secara yuridis formal UU No.8/1985 beserta peraturan pelaksanaannya masih belaku, namun dilihat dari segi implementasi sosiopolitik, sudah tidak efektif lagi, hingga kemudian, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengganti aturan tersebut," Kata koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri, di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2011).

Penolakan RUU Ormas ini dinilai berisi ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa dilakukannya proses pengadilan yang adil dan berimbang.

"Konsep ini bermaksud untuk melokalisir satu kelompok yang dianggap sejenis dalam wadah yang sah sehingga mudah dikontrol karena nantinya hanya akan ada satu wadah untuk setiap jenis kelompok," terangnya.

Malahan, Fitri beranggapan UU Ormas yang kembali direvisi menjadi RUU Ormas tersebut, harusnya sudah tidak perlu dilanjutkan. Fitri mengusulkan UU Ormas tersebut dihapus.

"Bukannya malah direvisi yang diusulkan DPR melalui RUU Ormas," tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota KBB, Ronald mengatakan, RUU Ormas yang merupakan pembaharuan dari UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas ini sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, dengan hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sudha lebih dari cukup untuk menjerat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh Ormas.

"Dengan demikian, pengusulan RUU Ormas sebenarnya tidak relevan untuk memadamkan persoalan yang ada," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fiq/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%