Detik.com News
Detik.com

Jumat, 23/09/2011 00:23 WIB

Koalisi LSM Tolak RUU Ormas

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat menolak diteruskannya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). RUU Ormas ini dinilai hanya akan menguntungkan pemerintah untuk mengendalikan Ormas di Indonesia.

"Kita menolak usulan RUU Ormas. Secara yuridis formal UU No.8/1985 beserta peraturan pelaksanaannya masih belaku, namun dilihat dari segi implementasi sosiopolitik, sudah tidak efektif lagi, hingga kemudian, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengganti aturan tersebut," Kata koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri, di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2011).

Penolakan RUU Ormas ini dinilai berisi ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa dilakukannya proses pengadilan yang adil dan berimbang.

"Konsep ini bermaksud untuk melokalisir satu kelompok yang dianggap sejenis dalam wadah yang sah sehingga mudah dikontrol karena nantinya hanya akan ada satu wadah untuk setiap jenis kelompok," terangnya.

Malahan, Fitri beranggapan UU Ormas yang kembali direvisi menjadi RUU Ormas tersebut, harusnya sudah tidak perlu dilanjutkan. Fitri mengusulkan UU Ormas tersebut dihapus.

"Bukannya malah direvisi yang diusulkan DPR melalui RUU Ormas," tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota KBB, Ronald mengatakan, RUU Ormas yang merupakan pembaharuan dari UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas ini sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, dengan hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sudha lebih dari cukup untuk menjerat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh Ormas.

"Dengan demikian, pengusulan RUU Ormas sebenarnya tidak relevan untuk memadamkan persoalan yang ada," jelasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fiq/anw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
91%
Kontra
9%