Detik.com News
Detik.com

Jumat, 23/09/2011 00:23 WIB

Koalisi LSM Tolak RUU Ormas

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat menolak diteruskannya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). RUU Ormas ini dinilai hanya akan menguntungkan pemerintah untuk mengendalikan Ormas di Indonesia.

"Kita menolak usulan RUU Ormas. Secara yuridis formal UU No.8/1985 beserta peraturan pelaksanaannya masih belaku, namun dilihat dari segi implementasi sosiopolitik, sudah tidak efektif lagi, hingga kemudian, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengganti aturan tersebut," Kata koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri, di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2011).

Penolakan RUU Ormas ini dinilai berisi ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa dilakukannya proses pengadilan yang adil dan berimbang.

"Konsep ini bermaksud untuk melokalisir satu kelompok yang dianggap sejenis dalam wadah yang sah sehingga mudah dikontrol karena nantinya hanya akan ada satu wadah untuk setiap jenis kelompok," terangnya.

Malahan, Fitri beranggapan UU Ormas yang kembali direvisi menjadi RUU Ormas tersebut, harusnya sudah tidak perlu dilanjutkan. Fitri mengusulkan UU Ormas tersebut dihapus.

"Bukannya malah direvisi yang diusulkan DPR melalui RUU Ormas," tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota KBB, Ronald mengatakan, RUU Ormas yang merupakan pembaharuan dari UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas ini sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, dengan hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sudha lebih dari cukup untuk menjerat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh Ormas.

"Dengan demikian, pengusulan RUU Ormas sebenarnya tidak relevan untuk memadamkan persoalan yang ada," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/anw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%