detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 16:46 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 22/09/2011 16:08 WIB

Benahi Birokrasi, DPR Usulkan RUU Aparatur Sipil Negara

jurnalparlemen.com - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari UU 8/1974 tidak bisa menjawab permasalahan yang ada. Pengaturan kepegawaian saat ini yang masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dipandang tidak lagi dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada.

Misalnya, tidak mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bebas dari intervensi politik politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta belum mampu memberikan jaminan atas terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat serta tidak dapat mengatur agar PNS dapat menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"DPR melihat bahwa pada saat ini dan ke depan, Indonesia menghadapi tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional maupun lokal. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan birokrasi pemerintah yang terbuka, visioner, bertanggung jawab, bersifat non-politik, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Raker yang digelar di ruang KK.III Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9) ini mengagendakan penjelasan DPR atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil kajian Komisi II DPR, menurut Taufiq, ada beberapa masalah saat ini yang menjadi penghalang untuk mewujudkan sistem kepegawaian dan aparatur negara yang ideal. Masalah tersebut terdapat pada persoalan manajemen kepegawaian yang diterapkan dipandang belum mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, serta integritas dan kompetensi baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi maupun mutasi.

Selain itu, termasuk pada penilaian kinerja, pola karier, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun. "Bahkan, dalam beberapa hal manajemen kepegawaian ini sarat dengan praktik KKN," ujarnya.

Masalah lainnya adalah aparatur negara masih mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang bersifat sesaat dan jangka pendek serta penegakan disiplin dan kode etik yang rendah. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nwk/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%