Benahi Birokrasi, DPR Usulkan RUU Aparatur Sipil Negara

Jakarta - UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari UU 8/1974 tidak bisa menjawab permasalahan yang ada. Pengaturan kepegawaian saat ini yang masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dipandang tidak lagi dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada.

Misalnya, tidak mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bebas dari intervensi politik politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta belum mampu memberikan jaminan atas terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat serta tidak dapat mengatur agar PNS dapat menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"DPR melihat bahwa pada saat ini dan ke depan, Indonesia menghadapi tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional maupun lokal. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan birokrasi pemerintah yang terbuka, visioner, bertanggung jawab, bersifat non-politik, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Raker yang digelar di ruang KK.III Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9) ini mengagendakan penjelasan DPR atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil kajian Komisi II DPR, menurut Taufiq, ada beberapa masalah saat ini yang menjadi penghalang untuk mewujudkan sistem kepegawaian dan aparatur negara yang ideal. Masalah tersebut terdapat pada persoalan manajemen kepegawaian yang diterapkan dipandang belum mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, serta integritas dan kompetensi baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi maupun mutasi.

Selain itu, termasuk pada penilaian kinerja, pola karier, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun. "Bahkan, dalam beberapa hal manajemen kepegawaian ini sarat dengan praktik KKN," ujarnya.

Masalah lainnya adalah aparatur negara masih mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang bersifat sesaat dan jangka pendek serta penegakan disiplin dan kode etik yang rendah.

Setelah dilakukan kajian atas kedua undang-undang tersebut (UU Nomor 8 tahun 1974 dan UU Nomor 43 tahun 1999, red) merujuk ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila materi yang akan diubah melebihi dari 50 persen baik substansi maupun sistematika, maka DPR menyepakati untuk mengganti kedua undang-undang tersebut dengan RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena ternyata substansi dan sistematika RUU yang diajukan oleh DPR ini berubah lebih dari 50 persen dari kedua undang-undang yang sebelumnya," jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa dalam RUU ASN ada 15 bab dan 134 pasal, di antaranya tentang penekanan mengenai pengaturan profesi pegawai. Selain itu juga pengaturan mengenai pegawai ASN yang mencalonkan dan diangkat dalam jabatan negara, seperti bagi pejabat negara yang tidak mesyaratkan keanggotaan dalam partai politik, misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan hakim agung. Menurutnya RUU ini menjamin pegawai ASN tersebut dapat menduduki jabatannya dan status sebagai PNS.

"Namun bagi jabatan yang mensyaratkan keanggotaan dalam partai politik seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, dan DPR, pegawai ASN tersebut tidak dapat diaktifkan kembali sebagai PNS, namun bukan berarti pada tahap pencalonan tidak harus mundur," pungkasnya.
(nwk/nwk)

Sponsored Link