detikcom
Kamis, 22/09/2011 16:08 WIB

Benahi Birokrasi, DPR Usulkan RUU Aparatur Sipil Negara

jurnalparlemen.com - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari UU 8/1974 tidak bisa menjawab permasalahan yang ada. Pengaturan kepegawaian saat ini yang masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dipandang tidak lagi dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada.

Misalnya, tidak mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bebas dari intervensi politik politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta belum mampu memberikan jaminan atas terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat serta tidak dapat mengatur agar PNS dapat menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"DPR melihat bahwa pada saat ini dan ke depan, Indonesia menghadapi tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional maupun lokal. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan birokrasi pemerintah yang terbuka, visioner, bertanggung jawab, bersifat non-politik, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Raker yang digelar di ruang KK.III Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9) ini mengagendakan penjelasan DPR atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil kajian Komisi II DPR, menurut Taufiq, ada beberapa masalah saat ini yang menjadi penghalang untuk mewujudkan sistem kepegawaian dan aparatur negara yang ideal. Masalah tersebut terdapat pada persoalan manajemen kepegawaian yang diterapkan dipandang belum mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, serta integritas dan kompetensi baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi maupun mutasi.

Selain itu, termasuk pada penilaian kinerja, pola karier, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun. "Bahkan, dalam beberapa hal manajemen kepegawaian ini sarat dengan praktik KKN," ujarnya.

Masalah lainnya adalah aparatur negara masih mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang bersifat sesaat dan jangka pendek serta penegakan disiplin dan kode etik yang rendah. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
60%
Kontra
40%