Detik.com News
Detik.com
Kamis, 22/09/2011 16:08 WIB

Benahi Birokrasi, DPR Usulkan RUU Aparatur Sipil Negara

jurnalparlemen.com - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari UU 8/1974 tidak bisa menjawab permasalahan yang ada. Pengaturan kepegawaian saat ini yang masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dipandang tidak lagi dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada.

Misalnya, tidak mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bebas dari intervensi politik politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta belum mampu memberikan jaminan atas terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat serta tidak dapat mengatur agar PNS dapat menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"DPR melihat bahwa pada saat ini dan ke depan, Indonesia menghadapi tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional maupun lokal. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan birokrasi pemerintah yang terbuka, visioner, bertanggung jawab, bersifat non-politik, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Raker yang digelar di ruang KK.III Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9) ini mengagendakan penjelasan DPR atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil kajian Komisi II DPR, menurut Taufiq, ada beberapa masalah saat ini yang menjadi penghalang untuk mewujudkan sistem kepegawaian dan aparatur negara yang ideal. Masalah tersebut terdapat pada persoalan manajemen kepegawaian yang diterapkan dipandang belum mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, serta integritas dan kompetensi baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi maupun mutasi.

Selain itu, termasuk pada penilaian kinerja, pola karier, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun. "Bahkan, dalam beberapa hal manajemen kepegawaian ini sarat dengan praktik KKN," ujarnya.

Masalah lainnya adalah aparatur negara masih mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang bersifat sesaat dan jangka pendek serta penegakan disiplin dan kode etik yang rendah. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%