Selasa, 20/09/2011 12:05 WIB

Gerbang Sekolah Disegel, Siswa MTs Tak Bisa Belajar

Mansur Hidayat - detikNews
Siswa demo karena tak bisa belajar
Garut - Ratusan siswa Madrasayah Tsanawiyah (MTs) Al-Maarif, di Kampung Babakan, Desa Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Para siswa berunjuk rasa karena seluruh kelas digembok pihak Yayasan selama 2 pekan terakhir, imbas konflik antara Yayasan dan pengelola sekolah.

"Saya minta pihak yayasan agar membuka sekolah agar kami bisa sekolah lagi ", ujar salah seorang pelajar Fikri Aprilia (13), Selasa (20/9/2011), kepada sejumlah wartawan.

Fikri berharap agar semua pihak, baik yayasan maupun pengelola sekolah segera menyelesaikan persoalan mereka, agar para siswa bisa belajar seperti biasa.

"Kami dan temen-temen jangan jadi korban, nggak bisa belajar akibat perselisihan yayasan dengan pengelola sekolah," harapnya.

Bangunan sekolah MTs Al-Maarif selama dua pekan terakhir ini disegel pihak yayasan, hal tersebut dipicu adanya konflik antara pihak Yayasan Al-Maarif dengan pengelola sekolah terkait pengangkatan kepala sekolah.

"Saya memang dapat kabar bahwa MTs Al-Maarif disegel, makanya kami sekarang datang untuk meminta sekolah membuka lagi kelasnya dan jangan membuat anak kami jadi korbannya", ucap Ijon (50) salah seorang orang tua siswa.

Ratusan siswa yang didampingi puluhan orang tua baru membubarkan diri setelah adanya janji akan dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh tokoh warga setempat.

"Kami akan tunggu hasilnya, kalau tidak kami akan datang lagi," ancam Ijon.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%