Jumat, 16/09/2011 17:56 WIB

Warga Diduga Dihasut Tolak Perluasan Taman Nasional di Riau

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Oknum aparat dan cukong kebun sawit diduga memprovokasi warga untuk menolak perluasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pemerintah diminta untuk tetap melanjutkan pembuatan parit gajah sebagai batas wilayah kawasan taman.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Hariansyah Usman mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (16/9/2011) di Pekanbaru. Menurut Kaka begitu sapaan akrabnya, baru-baru ini ada mobilisi ribuan warga ke Kantor Bupati Pelalawan, Riau menolak rencana pembuatan parit batas taman nasional.

"Dari dulu memang perluasan taman selalu mendapat penentangan. Kuat dugaan mobilisasi itu justru dilakukan para cukung perkebunan sawit. Malah pejabat teras di Pemkab Pelalawan juga turut andil. Para cukong dan oknum itu punya kepentingan agar kebun sawit mereka tetap aman di kawasan taman nasional itu," kata Kaka.

Kaka mengklaim kondisi TNTN sejak dulu sudah dirambah para cukong dan oknum aparat yang memperalat masyarakat. Mereka menjarah kawasan hutan sebagai koservasi gajah untuk perkebunan sawit.

"Pemerintah harus mengusut tuntas siapa cukong dan oknum aparat yang memiliki lahan di sana. Sebenarnya kalau pemerintah mau, dengan jelas kok siapa saja pemilik lahan di dalam kawasan taman," kata Kaka.

Sebagaimana diketahui, hutan Teso Nilo dijadikan kawasan taman nasional pada tahun 2004 lalu dengan luas sekitar 38 ribu hektar. Selanjutnya pada tahun 2009 pemerintah pusat dan daerah sepakat kawasan TNTN diperluas menjadi 80 ribu hektar. Dari dulu kawasan tersebut merupakan hutan milik pemerintah.

Namun menurut Kaka, para cukong dan oknum aparat merambah kawasan hutan itu untuk dijadikan perkebunan sawit. Masyarakat selalu dikedepankan untuk menentang kebijakan pemerintah dalam perluasan TNTN tersebut. Padahal status masyarakat yang mengusai lahan tersebut sudah jelas illegal.

Kawasan TNTN merupakan salah satu kantong gajah Sumatera di dataran rendah yang ada di Riau. Sejak dulu habitat gajah terus dijarah masyarakat yang diduga disponsori cukong dan oknum aparat tersebut. Akibat ulah mereka, kawasan konservasi gajah itu benar-benar terancam. Perluasan kebun sawit di dalam kawasan taman semakin meluas. Itu sebabnya, agar pencaplokan lahan tidak terus terjadi pemerintah akan menggali lubang sebagai pembatas kawasan taman tersebut.

(cha/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%