detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 12:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 15/09/2011 23:00 WIB

Menang Tender e-KTP

Dirut PNRI: Tak Benar Keuangan Perum PNRI Merugi

M. Rizal - detikNews
Jakarta - Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) menyatakan, pihaknya tidak pernah merasa merugi dalam bisnisnya selama ini. Hal ini sesuai laporan auditor independen tahun 2010, keuangan perusahaan cetak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengalami keuntungan. Bahkan dalam tender Konsorsium PNRI dalam proyek e-KTP sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan.

“Sebenarnya kita tidak pernah rugi. Malah tahun lalu kita tidak rugi lagi, selalu untung, itu hasil audit independen,” kata Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhi Wijaya kepada detikcom di Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Hal itu diungkapkan Isnu Edhi Wijaya terkait pemberitaan bahwa BUMN-nya memiliki kinerja buruk dan memiliki mesin yang tua, sehingga dianggap aneh mendapatkan mega proyek e-KTP seharga Rp 5,8 triliun itu. Pernyataan Isnu juga merupakan tanggapan berita yang dimuat detikcom dalam Laporan Khususnya (detik+) tentang proyek e-KTP pada tanggal 12 September 2011 lalu.

Diakui Isnu, sejak era reformasi terjadi liberalisasi memaksa PNRI ikut sejumlah tender dengan perusahaan swasta lainnya dalam proyek-proyek pengadaan surat atau dokumen lainnya dari pemerintah. Padahal, sejak pelaksanaan pemilihan umum misalnya sejak tahun 1955 hingga 1999 selalu mencetak suarat suara dan surat dokumen lainnya, seperti kartu keluarga dan KTP.

“Statemen yang menyatakan PNRI selaku BUMN yang dalam kinerjanya tahun 2010 mengalami kerugian sebesar Rp 1,1 miliar merupakan statemen tidak bertanggung jawab yang dilontarkan pihak-pihak yang tidak puas dengan konsorsium pemenang tender e-KTP tanpa bukti pendukung yang jelas,” jelasnya.

Isnu juga membantah bila PNRI hanya mendapatkan keuntungan dengan melemparkan order cetak kepada pihak ketiga, karena memiliki mesin yang tua. “Ini kan relative. Yang tua dan baru kita punya juga. Justru di tempat kita mesinya leading dengan peserta tender lainnya, walau awalnya alam uji petik sempat kalah, tapi kita jadi contoh,” ujarnya.

Ditambahkan Isnu, PNRI sebagai salaj satu tim dalam konsorsium pemenang tender e-KTP, jauh sebelumnya telah memiliki mesin smart card di mana mesin itu sudah disiapkan dan diuji kualitasnya, bahkan sudah ditinjau ke lokasi oleh pelaksana tender atau Panitia Lelang. Dikesempatan itu, Isnu juga membantah bila salah satu anggota konsorsium PT Sandipala Artha Putra tidak layak dan tidak punya izin ikut tim konsorsium.

“Itu juga tidak benar, karena perusahaan itu telah mengantungi izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal), yaitu izin khusus kepemilikan mesin cetak berwarna yang kategori security printing dari Badan Intelijen Negara (BIN),” ungkapnya.

Diakui Isnu, memang perusahaan PT Sandipala Artha Putra sempat kolap, namun dibeli oleh pemilik yang baru, sehingga bisa mengikuti tender bersama tim konsorsium PNRI dengan empat perusahaan lainnya.

“Kalau Sandipala dikatakan tidak punya mesin, yang jelas kita pastinya juga akan gugur dalam tender e-KTP ini, khususnya dalam pra kualifikasi oleh pelaksana tender,” tegasnya.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(zal/her)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close