Rabu, 14/09/2011 20:01 WIB

Di Bawah Presiden Dinilai Melanggar UU, Polri Diminta di Bawah Menhan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Keberadaan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan langsung Presiden RI dinilai melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, 3 orang advokat meminta Polri di bawah Menteri Pertahanan (Menhan). Guna meloloskan gagasan ini, tengah diupayakan dengan mengubah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Alasannya, penempatan polisi di bawah Presiden inkonstitusional," kata pemohon Andi Muhammad Asrun, kepada wartawan, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Melaui pendaftaran permohonan uji materi ke MK hari ini, Andi menuntut, Pasal 8 dan Pasal 11 UU Kepolisian yang menyebut secara tegas kedudukan Polri di bawah naungan langsung Presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 menentukan Polri langsung di bawah Presiden. Meskipun, diakuinya, dalam konsitusi Pasal 30 Ayat (5), dijelaskan, pengaturan kedudukan Polri dan TNI diatur lebih lanjut dengan UU.

"Dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, yang menyinggung Polri dalam konstitusi, tidak ada satu kata pun yang menyebut Kepolisian langsung di bawah Presiden," ujar Andi.

Dilanjutkan Andi, berdasarkan perjalanan sejarah 9 zaman bangsa Indonesia, Polri juga tidak pernah diakui oleh konstitusi untuk berada di bawah Presiden secara langsung. Adapun 9 zaman yang dimaksud adalah zaman Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman pasca proklamasi, zaman Republik Indonesia Serikat (RIS), zaman demokrasi parlementer, zaman demokrasi terpimpin, zaman orde baru dan zaman reformasi.

"Tidak ada sandaran hukum dia di bawah Presiden. Historisnya tidak pernah. Bukan karena independen atau tidak independen," ujar Andi.

Lebih jauh, Andi mengatakan, awal era reformasi bergulir, TNI dengan Polri memang dipisahkan melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres nomor 2/199 tertanggal 1 April 1999. Tapi, Polri sempat sementara waktu ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan. Namun, karena Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dijabat oleh satu orang, yakni Wiranto, maka pemisahan menjadi tidak efektif. Akhirnya pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkanlah Keppres Nomor 89/200 yang melepaskan Polri dari Departemen Pertahanan dan menetapkan langsung Polri dibawah Presiden.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%