Detik.com News
Detik.com

Rabu, 14/09/2011 20:01 WIB

Di Bawah Presiden Dinilai Melanggar UU, Polri Diminta di Bawah Menhan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Di Bawah Presiden Dinilai Melanggar UU, Polri Diminta di Bawah Menhan
Jakarta - Keberadaan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan langsung Presiden RI dinilai melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, 3 orang advokat meminta Polri di bawah Menteri Pertahanan (Menhan). Guna meloloskan gagasan ini, tengah diupayakan dengan mengubah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Alasannya, penempatan polisi di bawah Presiden inkonstitusional," kata pemohon Andi Muhammad Asrun, kepada wartawan, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Melaui pendaftaran permohonan uji materi ke MK hari ini, Andi menuntut, Pasal 8 dan Pasal 11 UU Kepolisian yang menyebut secara tegas kedudukan Polri di bawah naungan langsung Presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 menentukan Polri langsung di bawah Presiden. Meskipun, diakuinya, dalam konsitusi Pasal 30 Ayat (5), dijelaskan, pengaturan kedudukan Polri dan TNI diatur lebih lanjut dengan UU.

"Dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, yang menyinggung Polri dalam konstitusi, tidak ada satu kata pun yang menyebut Kepolisian langsung di bawah Presiden," ujar Andi.

Dilanjutkan Andi, berdasarkan perjalanan sejarah 9 zaman bangsa Indonesia, Polri juga tidak pernah diakui oleh konstitusi untuk berada di bawah Presiden secara langsung. Adapun 9 zaman yang dimaksud adalah zaman Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman pasca proklamasi, zaman Republik Indonesia Serikat (RIS), zaman demokrasi parlementer, zaman demokrasi terpimpin, zaman orde baru dan zaman reformasi.

"Tidak ada sandaran hukum dia di bawah Presiden. Historisnya tidak pernah. Bukan karena independen atau tidak independen," ujar Andi.

Lebih jauh, Andi mengatakan, awal era reformasi bergulir, TNI dengan Polri memang dipisahkan melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres nomor 2/199 tertanggal 1 April 1999. Tapi, Polri sempat sementara waktu ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan. Namun, karena Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dijabat oleh satu orang, yakni Wiranto, maka pemisahan menjadi tidak efektif. Akhirnya pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkanlah Keppres Nomor 89/200 yang melepaskan Polri dari Departemen Pertahanan dan menetapkan langsung Polri dibawah Presiden.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/anw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%