detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 11:30 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 14/09/2011 20:01 WIB

Di Bawah Presiden Dinilai Melanggar UU, Polri Diminta di Bawah Menhan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Keberadaan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan langsung Presiden RI dinilai melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, 3 orang advokat meminta Polri di bawah Menteri Pertahanan (Menhan). Guna meloloskan gagasan ini, tengah diupayakan dengan mengubah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Alasannya, penempatan polisi di bawah Presiden inkonstitusional," kata pemohon Andi Muhammad Asrun, kepada wartawan, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Melaui pendaftaran permohonan uji materi ke MK hari ini, Andi menuntut, Pasal 8 dan Pasal 11 UU Kepolisian yang menyebut secara tegas kedudukan Polri di bawah naungan langsung Presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 menentukan Polri langsung di bawah Presiden. Meskipun, diakuinya, dalam konsitusi Pasal 30 Ayat (5), dijelaskan, pengaturan kedudukan Polri dan TNI diatur lebih lanjut dengan UU.

"Dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, yang menyinggung Polri dalam konstitusi, tidak ada satu kata pun yang menyebut Kepolisian langsung di bawah Presiden," ujar Andi.

Dilanjutkan Andi, berdasarkan perjalanan sejarah 9 zaman bangsa Indonesia, Polri juga tidak pernah diakui oleh konstitusi untuk berada di bawah Presiden secara langsung. Adapun 9 zaman yang dimaksud adalah zaman Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman pasca proklamasi, zaman Republik Indonesia Serikat (RIS), zaman demokrasi parlementer, zaman demokrasi terpimpin, zaman orde baru dan zaman reformasi.

"Tidak ada sandaran hukum dia di bawah Presiden. Historisnya tidak pernah. Bukan karena independen atau tidak independen," ujar Andi.

Lebih jauh, Andi mengatakan, awal era reformasi bergulir, TNI dengan Polri memang dipisahkan melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres nomor 2/199 tertanggal 1 April 1999. Tapi, Polri sempat sementara waktu ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan. Namun, karena Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dijabat oleh satu orang, yakni Wiranto, maka pemisahan menjadi tidak efektif. Akhirnya pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkanlah Keppres Nomor 89/200 yang melepaskan Polri dari Departemen Pertahanan dan menetapkan langsung Polri dibawah Presiden.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/anw)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%