Rabu, 14/09/2011 14:48 WIB

Konflik Ambon dan Patologi Sosial

Jusman Dalle - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Ledakan konflik horizontal yang bernuansa suku, agama, ras dan golongan (SARA) yang terjadi di Ambon pada Ahad (11/9) yang lalu, adalah tanda bahwa Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik. Sebagai negara yang plural, maka kita harus antisipatif dalam membaca dan menalar koflik sebagai problem serius dan harus diselesaikan secara komprehensif.

Konflik memiliki definisi beragam karena beragamnya latar belakang dan perspektif. Tapi pada dasarnya, ada satu kata yang menjadi kesimpulan bersama para ahli tetang definisi konflik. Yaitu disebabkan karena terjadi disharmoni diantara elemen-elemen yang ada, baik dalam skala individu maupun kelompok.

Newstorm dan Davis (1977), melihat konflik sebagai warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara terus menerus. Dari perspektif behavioural, Muchlas (1999) menyebut konflik sebagai akibat dari terjadinya minteraktif individu atau kelompok sosial.

Di Indonesia, konflik memiliki sejarah yang panjang. Sebagai negeri multikultural ini, setiap rezim pemerintahan di negeri ini memliki satu tugas yang sama yaitu menciptakan harmonisasi akibat seringnya terjadi konflik dengan berbagai latar belakang.

Dilihat dari strukturnya, ada dua konflik yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal biasanya bersifat elitis dan politis. Sedang konflik horizontal lebih pada latar belakang suku, agama, ras dan golongan (SARA), budaya dan ekonomi.

Masa yang paling kelam dalam sejarah panjang konflik di Indonesia, terjadi pasca Reformasi tahun 1998. Terjadi ledakan konflik horizontal bernuansa SARA, diantaranya konflik Poso, konflik Ambon, konflik Dayak-Madura di Kalimantan. Serta konflik vertikal GAM hingga tahun 2005. Energi pemerintah mau tidak mau harus dikerahkan untuk meredam konflik hingga recovery pasca konflik.

Tak dapat dinafikan, jika konflik mempengaruhi NKRI secara keseluruhan. Baik kerugian sosial yang menjadi rentan akibat mudahnya masyarakat tersulut provokasi, maupun kerugian ekonomi karena sumber dana untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan konflik tersebut.Next

Halaman 1 2 3 4

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%