Senin, 12/09/2011 16:44 WIB

Mabes Polri akan Evaluasi Kapolda Maluku

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Mabes Polri berjanji akan mengevaluasi proses pengamanan yang terjadi saat bentrok massa di Ambon, Maluku. Namun sejauh ini, Polri masih melihat Kapolda Maluku Brigjen Pol Syarif Gunawan telah bekerja dengan baik.

"Kita masih melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas ya terutama masalah memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di sana," ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (12/9/2011).

Menurut Anton, kinerja Kapolda Maluku masih baik. Fokus saat ini bagaimana mengembalikan suasana aman kepada masyarakat Ambon.

"Kapolda masih bekerja dengan baik, selama ini tidak ada hal-hal yang tidak baik. Penilaian kita masih baik, maka itu dia masih terus untuk mengendalikan di sana," imbuh mantan Kapolda Jatim ini.

Anton menjamin proses penegakan hukum terkait bentrok massa akan terus dilakukan. Penyelidikan dan penyidikan saat ini masih dilakukan.

Jadi apakah Polri akan mengevaluasi Kapolda? "Ya termasuk evaluasi satu dua hari ini, yang sudah dilakukan. Mabes Polri mendukung apa-apa yang sudah dilakukan di sana, Muspida, Pangdam Kapolda," terangnya.

Anton ingin agar situasi dan kondisi Ambon cepat pulih. Ia berharap kasus serupa tidak terjadi lagi.

"Ini semua untuk menenangkan masyarakat di sana, karena masyarakat di sana itu trauma dengan kejadian yang lalu. Kita tidak mau ambil resiko. Maka kita kirim pasukan dari Jatim dan Makassar," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ape/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%