Senin, 12/09/2011 15:19 WIB

Sosiolog: Ada Kesamaan Pola Bentrok Ambon dengan Rusuh 1999

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Kerusuhan Ambon kemarin menunjukan pola yang serupa dengan peristiwa serupa tahun 1999. Pola tersebut adalah dilakukan sebelum atau setelah Lebaran. Lalu membuat onar dengan membakar sesuatu di dekat tempat ibadah. Saat itulah, kabar burung diedarkan untuyk memprovokasi massa.

“Dulu tahun 1999, cukup dengan Rp 1000 Ambon rusuh. Dengan koin Rp 100, menelpon lewat telepon umum dan Ambon terbakar. Sekarang dengan SMS. Kok inetelijen dan polisi tidak mampu menyadap?“ kata sosiolog UI Tamrin Amal Tamagola di kantor KontraS, Jl Mendut, Mentang, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2011).

Hanya saja, katanya, saat ini masyarakat sudah tidak lagi mudah diprovokasi dan efeknya cenderung terbatas. Masyarakat dianggap sudah sadar pentingnya perdamaian dan menyadari hanya menjadi korban politik saja.

“Kami salut kepada anak muda Ambon yang tidak ikut-kutan bawa parang atau golok. Mereka sudah tahu bahwa tidak bisa lagi dijadikan korban atau tumbal politik lokal ataupun nasional. Mereka bisa menyelesaikan sendiri, tidak perlu menggunakan pasukan yang akan kontraproduktif,“ tandasnya.

Selain itu, elite politik lokal juga telah sudah lebih dewasa. Tidak berselang lama kerusuhan meletus, sejumlah raja lokal dan pimpinan adat langsung mengeluarkan maklumat perdamaian.

“Dan itu dituruti. Raja-raja lokal masih diakui dan berwibawa. Sistem raja di tingkat lokal masih efektif seperti Raja Toleho yang mengeluarkan maklumat dan itu bagus,“ tegas pria asal Maluku ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(Ari/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%