Sabtu, 10/09/2011 14:43 WIB

Kriteria 'Tuntas' dalam Perumusan Kebijakan Publik

Said Zainal Abidin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Dalam proses perumusan kebijakan publik dikenal istilah kriteria. Yakni ukuran yang dipakai dalam melakukan pilihan di antara berbagai alternatif strategi kebijakan yang tersedia atau yang mungkin dapat dilakukan. Kriteria itu pada umumnya bersifat subjektive-judgement, meskipun banyak juga yang bersifat objektif dan kuantitatif. Yang penting, kriteria itu terkait erat dengan tujuan yang akan dicapai.

Penentuan kriteria amat penting. Kesalahan dalam penetapan kriteria dapat menyesatkan upaya pemecahan masalah atau pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. Penggunaan kriteria yang salah dapat disamakan dengan kesalahan dalam memilih jalan untuk menuju kesuatu tujuan. Makin banyak jalan yang terpampang di depan kita, makin penting kita memilih jalan yang benar. Demikian juga dengan kebijakan publik, makin banyak alternatif kebijakan yang tersedia, makin penting penentuan kriteria yang benar untuk memilih strategi kebijakan yang paling tepat.

Penentuan kriteria yang benar menjadi lebih penting, jika masalah yang akan dipecahkan atau tujuan yang akan dicapai itu bersifat strategis dan mendasar. Yang dimaksudkan dengan masalah atau tujuan yang strategis itu, pertama, mengandung resiko yang besar jika gagal atau mendatangkan keuntungan yang besar kalau kebijakan yang dipilih tersebut berhasil memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Kedua, masalah yang dihadapi meliputi banyak pihak atau banyak orang dalam wilayah yang cukup luas. Ketiga, masalah tersebut dapat berpengaruh untuk jangka panjang. Sementara yang dimaksudkan dengan masalah mendasar adalah masalah yang menyangkut keselamatan negara, keutuhan bangsa dan nasib rakyat.

Dalam pemecahan masalah publik, ada keperluan untuk menetapkan beberapa kriteria sekaligus, karena masalah publik itu mengandung banyak sisi, sesuai dengan kondisi riil dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada umumnya bersifat kompleks. Mengandung banyak kepentingan, kekuasaan dan kecenderungan.

Karena itu hampir semua masalah publik tidak dapat dipecahkan dengan hanya menggunakan satu kriteria atau melihat dari satu perspektif saja. Diperlukan adanya pengamatan dari berbagai sudut pandang melalui penggunaan beberapa kriteria. Dengan demikian, pilihan kebijakan yang akan dihasilkan diharapkan dapat mewakili berbagai pertimbangan. Dengan kata lain, kualitas kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari berbagai perspektif.

Kriteria-kriteria itu secara umum dapat dikelompokkan dalam dua katagori. Pertama, kriteria-kriteria yang bersifat umum, yang dikenal luas dalam masyarakat, seperti efisiensi, efektivitas, produktifitas, adil dan sebagainya. Kedua, kriteria yang bersifat khusus yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Diantara berbagai kriteria yang bersifat khusus, seacar umum dapat digolongkan dalam dua macam kriteria, yakni responsiveness (terjawab) dan accomplishment (tuntas). Kedua kriteria tersebut mengandung pengertian yang berbeda dan mengandung implikasi yang berbeda pula terhadap pembangunan.

Negara-negara berkembang pada umumnya, lebih cenderung mengutamakan kriteria terjawab (responsiveness) dibandingkan dengan kriteria tuntas (accomplishment). Alasan yang dipakai antara lain adalah kekurangan dana, kondisi yang mendesak yang segera harus diselesaikan dan keperluan memenuhi tuntutan politik pada saat menjelang Pemilu. Keuntungan dari penggunaan kriteria tersebut dapat menghasilkan strategi kebijakan yang segera dapat memenuhi gejolak tuntutan masyarakat. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, akan timbul gejolak baru dari tuntutan masalah yang sama. Karena itu pendekatan kebijakan dengan menggunakan kriteria terjawab ini hanya cocok untuk meredam gejolak sementara yang bersifat jangka pendek.

Dilihat dari perspektif pembangunan bangsa, penggunaan kriteria tuntas untuk meletakkan landasan pembangunan berkelanjutan lebih sesuai. Terutama dalam penentuan kebijakan pembangunan prasarana. Dengan cara demikian, pemerintah tidak perlu harus menghadapi masalah yang sama tiap dua-tiga atau lima tahun sekali.

Dengan demikian, pikiran, waktu, tenaga dan sumberdaya yang ada dapat dipergunakan untuk pembangunan prasasaran baru yang belum ada. Contoh dari pembangunan yang berorintasi pada kriteria tuntas ini dapat dilihat pada pembangunan gedung-gedung, jembatan, jalan dan berbagai prasarana lain di negara-negara Eropa, misalnya yang sudah selesai dibangun dua tiga abad yang lalu, masih tetap utuh dan terpakai secara optimal sampai sekarang.

Di beberapa negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat dan lain-lain, sangat dikenal perbedaan orintasi kebijakan berdasarkan priodisasi masa jabatan kepala negara atau kepala pemerintahan. Dalam periode pertama, pemerintah lebih cenderung menggunakan pendekatan politik berjangka pendek dengan menggunakan kriteria terjawab dalam setiap pemilihan kebijakan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%