Rabu, 07/09/2011 15:45 WIB

13 Penghuni Gelap Rusun Pondok Bambu Terancam Diusir

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Andry/detikcom
Jakarta - Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta melakukan sidak guna mengantisipasi menyusupnya penghuni gelap yang menempati Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pondok Bambu, Jl Haji Dogol, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hasilnya, sebanyak 13 penghuni gelap terjaring operasi dan terancam diusir.

"Mereka yang ditertibkan karena menghuni tidak sesuai dengan surat perjanjian menghuni rusun. Mereka mengontrakkan ke orang lain," kata Kasie Pelayanan UPT Pengelolaan Rusun Wilayah 3 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Rustiadi Hendi.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai melalukan sidak dan penertiban di Rusunawa Pondok Bambu, Jl Haji Dogol, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Prosedur yang ditetapkan pihaknya adalah, setiap penghuni resmi yang mendiami rusun tersebut tidak berwenang mengontrakkan huniannya ke orang lain.

Rustiadi menambahkan, penertiban yang dilakukannya tersebut menyusul terjadinya peristiwa pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang diduga dilakukan menantunya sendiri. Korban beserta anaknya diketahui menghuni kamar 415 Blok B tidak sesuai surat perjanjian yang tercatat di pihak pengelola rusun.

"Mereka ilegal karena kamar tersebut seharusnya dihuni oleh seorang dokter," kata Rustiadi.

Dari sidak yang digelar tadi, sebanyak 13 unit disegel karena diketahui sebagai penghuni ilegal. Segel dilakukan di dua blok rusun tersebut. Di blok A terdapat 6 unit dan blok B 7 unit. Sementara itu, terdapat 100 unit hunian dari dua blok yang berdiri.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%