detikcom
Rabu, 07/09/2011 15:45 WIB

13 Penghuni Gelap Rusun Pondok Bambu Terancam Diusir

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Andry/detikcom
Jakarta - Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta melakukan sidak guna mengantisipasi menyusupnya penghuni gelap yang menempati Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pondok Bambu, Jl Haji Dogol, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hasilnya, sebanyak 13 penghuni gelap terjaring operasi dan terancam diusir.

"Mereka yang ditertibkan karena menghuni tidak sesuai dengan surat perjanjian menghuni rusun. Mereka mengontrakkan ke orang lain," kata Kasie Pelayanan UPT Pengelolaan Rusun Wilayah 3 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Rustiadi Hendi.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai melalukan sidak dan penertiban di Rusunawa Pondok Bambu, Jl Haji Dogol, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Prosedur yang ditetapkan pihaknya adalah, setiap penghuni resmi yang mendiami rusun tersebut tidak berwenang mengontrakkan huniannya ke orang lain.

Rustiadi menambahkan, penertiban yang dilakukannya tersebut menyusul terjadinya peristiwa pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang diduga dilakukan menantunya sendiri. Korban beserta anaknya diketahui menghuni kamar 415 Blok B tidak sesuai surat perjanjian yang tercatat di pihak pengelola rusun.

"Mereka ilegal karena kamar tersebut seharusnya dihuni oleh seorang dokter," kata Rustiadi.

Dari sidak yang digelar tadi, sebanyak 13 unit disegel karena diketahui sebagai penghuni ilegal. Segel dilakukan di dua blok rusun tersebut. Di blok A terdapat 6 unit dan blok B 7 unit. Sementara itu, terdapat 100 unit hunian dari dua blok yang berdiri.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%