detikcom
Selasa, 06/09/2011 12:15 WIB

Dari 14 Parpol Baru, Hanya 3 yang Kemungkinan Lolos Verifikasi

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan verifikasi awal terhadap 14 parpol baru. Namun dari jumlah itu, hanya tiga yang dianggap memenuhi persyaratan sementara.

"Dari sekian yang mendaftar paling banyak tiga lolos. Maksud saya paling banyak tiga, jadi bisa dua atau satu," kata Dirjen AHU Aidir Amin Daud kepada detikcom, Selasa (6/9/2011).

Saat didesak lebih jauh, parpol mana saja yang dimaksud, Aidir enggan menyebutkannya. Menurut dia, hasil keputusan tim akan diumumkan sekitar bulan Oktober 2011.

"Jadi itu belum ada keputusan. Masih dalam verifikasi awalnya saja," tambah Aidir.

Apa persyaratan yang gagal dilengkapi partai baru tersebut? Aidir menjelaskan, penyebaran pengurus di daerah yang belum memenuhi kriteria dalam UU Parpol.

"Susah partai-partai itu. Perlu ada keajaiban untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kita hitung, penyebarannya kurang," ceritanya.

Untuk diketahui, di undang-undang diatur bahwa partai yang akan mengikuti Pemilu 2014 wajib membangun kepengurusan di seluruh provinsi, di 75 persen kabupaten pada setiap provinsi, dan di 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
60%
Kontra
40%