Selasa, 06/09/2011 12:15 WIB

Dari 14 Parpol Baru, Hanya 3 yang Kemungkinan Lolos Verifikasi

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan verifikasi awal terhadap 14 parpol baru. Namun dari jumlah itu, hanya tiga yang dianggap memenuhi persyaratan sementara.

"Dari sekian yang mendaftar paling banyak tiga lolos. Maksud saya paling banyak tiga, jadi bisa dua atau satu," kata Dirjen AHU Aidir Amin Daud kepada detikcom, Selasa (6/9/2011).

Saat didesak lebih jauh, parpol mana saja yang dimaksud, Aidir enggan menyebutkannya. Menurut dia, hasil keputusan tim akan diumumkan sekitar bulan Oktober 2011.

"Jadi itu belum ada keputusan. Masih dalam verifikasi awalnya saja," tambah Aidir.

Apa persyaratan yang gagal dilengkapi partai baru tersebut? Aidir menjelaskan, penyebaran pengurus di daerah yang belum memenuhi kriteria dalam UU Parpol.

"Susah partai-partai itu. Perlu ada keajaiban untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kita hitung, penyebarannya kurang," ceritanya.

Untuk diketahui, di undang-undang diatur bahwa partai yang akan mengikuti Pemilu 2014 wajib membangun kepengurusan di seluruh provinsi, di 75 persen kabupaten pada setiap provinsi, dan di 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mad/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%