Detik.com News
Detik.com
Selasa, 06/09/2011 12:15 WIB

Dari 14 Parpol Baru, Hanya 3 yang Kemungkinan Lolos Verifikasi

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan verifikasi awal terhadap 14 parpol baru. Namun dari jumlah itu, hanya tiga yang dianggap memenuhi persyaratan sementara.

"Dari sekian yang mendaftar paling banyak tiga lolos. Maksud saya paling banyak tiga, jadi bisa dua atau satu," kata Dirjen AHU Aidir Amin Daud kepada detikcom, Selasa (6/9/2011).

Saat didesak lebih jauh, parpol mana saja yang dimaksud, Aidir enggan menyebutkannya. Menurut dia, hasil keputusan tim akan diumumkan sekitar bulan Oktober 2011.

"Jadi itu belum ada keputusan. Masih dalam verifikasi awalnya saja," tambah Aidir.

Apa persyaratan yang gagal dilengkapi partai baru tersebut? Aidir menjelaskan, penyebaran pengurus di daerah yang belum memenuhi kriteria dalam UU Parpol.

"Susah partai-partai itu. Perlu ada keajaiban untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kita hitung, penyebarannya kurang," ceritanya.

Untuk diketahui, di undang-undang diatur bahwa partai yang akan mengikuti Pemilu 2014 wajib membangun kepengurusan di seluruh provinsi, di 75 persen kabupaten pada setiap provinsi, dan di 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%