detikcom

Senin, 29/08/2011 21:06 WIB

Persis: Ada Kesalahan dalam Penanggalan 1 Syawal di Kalender

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Berbeda dengan biasanya, penetapan 1 Syawal pemerintah tidak sinkron dengan perhitungan di kalender pada umumnya. Persatuan Islam (Persis) mencurigai adanya kesalahan dalam sistem penanggalan tersebut.

Untuk diketahui, sejumlah kalender di Tanah Air sudah dari jauh-jauh hari menuliskan tanggal Lebaran jatuh pada 30 Agustus 2011. Namun keputusan pemerintah hari ini berbeda, 1 Syawal 1432 Hijriah ditetapkan pada 31 Agustus 2011 karena hilal belum terlihat.

Perwakilan dari Persis Syarief Ahmad Hakim mempertanyakan penanggalan di kalender tersebut. Sebab menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Gaduh karena ada banyak almanak 1 Syawal itu hari Selasa. Saya telusuri ada kesalahan berpedoman pada SKB (surat keputusan bersama) 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama," kata Syarief saat memberikan pendapat di sidang itsbat di kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Senin (29/8/2011).

"Apakah ada unsur kesengajaan atau kekhilafan, bisa jadi yang buat kalender karena berpatokan pada SKB yang sudah-sudah. Ketika melihat hari libur itu hari Selasa, akhirnya itu ditetapkan 1 Syawal," tambahnya.

Syarief pun meminta agar Menteri Agama Suryadharma Ali bisa menjelaskan persoalan ini. Ke depan, penanggalan kalender harus sesuai dengan perhitungan rukyat.



Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%