detikcom
Jumat, 26/08/2011 00:31 WIB

Laporan dari Riga

Latvia Ingin Ada Indonesian Studies

Eddi Santosa - detikNews
Riga - Hubungan bilateral Indonesia-Latvia dalam 3 tahun terakhir semakin erat. Latvia bahkan pada tahun ini merencanakan untuk membuka Indonesian Studies di Universitas Latvia.

Hal itu disampaikan Kuasa Usaha Ad-interim (KUAI) KBRI Stockholm, Swedia, Endang Wirawan, yang juga memegang akreditasi untuk Republik Latvia, kepada detikcom baru-baru ini.

KUAI berada di Riga memimpin delegasi kesenian KBRI Stockholm, dalam rangka diminta partisipasi pada pembukaan kembali The Art Museum Riga Bourse di gedung baru, bersamaan dengan festival HUT ke-20 Pembebasan Latvia dari Uni Sovyet (21-22/8/2011).

"Ini masih dalam tahap awal. Pihak universitas ingin agar pemerintah Indonesia memberikan beasiswa seperti Darmasiswa atau beasiswa-beasiswa lainnya, sehingga akan semakin banyak mahasiswa atau dosen Latvia yang bisa belajar mengenai Indonesia," ujar KUAI.

Menurut KUAI, dari sisi dana Latvia ada keterbatasan, sehingga rencana tersebut mungkin dapat dibiayai melalui jalur Uni Eropa (UE). "Ada skema-skema kerjasama pendidikan antar-negara Eropa dan pihak ketiga. Mungkin itu yang akan kita jajagi," terang KUAI.

Dijelaskan, dari pihak Indonesia sendiri dalam acara seminar mengenai Indonesia di Universitas Latvia pada April lalu itu sudah dijajagi dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM).

"Kita rencanakan ada forum konsultasi bilateral pertama, yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada November tahun ini. Melalui forum ini kita bisa mengintensifkan upaya itu. Kalau bisa tercapai akan sangat bagus sekali," demikian KUAI.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(es/es)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%