detikcom
Rabu, 24/08/2011 23:17 WIB

Dari 33 Calon, DPR Hanya Tetapkan 22 Dubes

Jakarta - Rapat internal yang dilakukan oleh Komisi I DPR membahas 33 nama calon Duta Besar (Dubes) telah rampung. Dari 33 nama yang diajukan Presiden SBY ke DPR, Komisi I akhirnya hanya menyetujui 22 nama menjadi Dubes.

"Komisi I sudah melakukan rapat pengambilan keputusan untuk 33 calon Dubes. Nah keputusannya, dari 33 calon yang ada, disepakati atau disetujui sebagai Dubes ada 22 orang," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2011).

22 nama tersebut akan menjadi Dubes di negara kawasan Amerika Selatan, beberapa negara Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sementara 11 nama lain statusnya pending alias ditunda penetapannya.

"Pending dalam arti calon tersebut belum memenuhi kualifikasi yang diinginkan Komisi I. Pihak Kemenlu menyerahkan sepenuhnya pada Komisi I. Karena ini terkait kepentingan bangsa dan negara," terangnya.

Selanjutnya 11 nama tersebut akan kembali dibahas oleh komisi luar negeri ini pada Tanggal 7 September mendatang. Dan nantinya bisa saja 11 nama tersebut bisa saja menjadi duta negara.

"Bukan ditolak tapi pending, belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi. Nanti mana yang bisa diterima dengan catatan, itu beragam ada yang untuk negara Amerika Selatan, Timur Tengah di Afrika, dan Kawasan Asia," terang politisi PKS ini.

Sebelumnya Presiden SBY telah menyerahkan 34 nama calon Dubes untuk diuji Komisi I. Namun satu nama, yakni M Prakosa mengundurkan diri dan tetap memilih menjadi anggota DPR, sehingga yang tersisa ada 33 calon Dubes.

Dari 33 tersebut 4 diantaranya berasal dari Non karier, sedangkan 29 dari berasal dari pejabat karier Kemenlu. 4 calon Dubes non karir tersebut Bomer Pasaribu (Golkar),
Ahmad Ni'am Salim (PKB), Letjen TNI (Marinir) Safzen Noerdin (TNI) dan Komjen Pol (purn) Nurfaizi (Demokrat).

33 Nama tersebut akan menjadi Dubes di 33 negara. 33 Negara tersebut yakni Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, Singapura, Thailand, Vietnam, Venezuela, Ekuador, Kuba, Kolombia, PBB New York, Panama, Denmark, Vatikan, Swedia, Finlandia, Kroasia, Belanda, Inggris, Bulgaria, Rusia, Bosnia Herzegovina, Namibia, Senegal, Mozambik, Kenya, Aljazair, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, Irak, Mesir, Oman.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%