detikcom
Rabu, 24/08/2011 23:17 WIB

Dari 33 Calon, DPR Hanya Tetapkan 22 Dubes

Jakarta - Rapat internal yang dilakukan oleh Komisi I DPR membahas 33 nama calon Duta Besar (Dubes) telah rampung. Dari 33 nama yang diajukan Presiden SBY ke DPR, Komisi I akhirnya hanya menyetujui 22 nama menjadi Dubes.

"Komisi I sudah melakukan rapat pengambilan keputusan untuk 33 calon Dubes. Nah keputusannya, dari 33 calon yang ada, disepakati atau disetujui sebagai Dubes ada 22 orang," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2011).

22 nama tersebut akan menjadi Dubes di negara kawasan Amerika Selatan, beberapa negara Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sementara 11 nama lain statusnya pending alias ditunda penetapannya.

"Pending dalam arti calon tersebut belum memenuhi kualifikasi yang diinginkan Komisi I. Pihak Kemenlu menyerahkan sepenuhnya pada Komisi I. Karena ini terkait kepentingan bangsa dan negara," terangnya.

Selanjutnya 11 nama tersebut akan kembali dibahas oleh komisi luar negeri ini pada Tanggal 7 September mendatang. Dan nantinya bisa saja 11 nama tersebut bisa saja menjadi duta negara.

"Bukan ditolak tapi pending, belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi. Nanti mana yang bisa diterima dengan catatan, itu beragam ada yang untuk negara Amerika Selatan, Timur Tengah di Afrika, dan Kawasan Asia," terang politisi PKS ini.

Sebelumnya Presiden SBY telah menyerahkan 34 nama calon Dubes untuk diuji Komisi I. Namun satu nama, yakni M Prakosa mengundurkan diri dan tetap memilih menjadi anggota DPR, sehingga yang tersisa ada 33 calon Dubes.

Dari 33 tersebut 4 diantaranya berasal dari Non karier, sedangkan 29 dari berasal dari pejabat karier Kemenlu. 4 calon Dubes non karir tersebut Bomer Pasaribu (Golkar),
Ahmad Ni'am Salim (PKB), Letjen TNI (Marinir) Safzen Noerdin (TNI) dan Komjen Pol (purn) Nurfaizi (Demokrat).

33 Nama tersebut akan menjadi Dubes di 33 negara. 33 Negara tersebut yakni Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, Singapura, Thailand, Vietnam, Venezuela, Ekuador, Kuba, Kolombia, PBB New York, Panama, Denmark, Vatikan, Swedia, Finlandia, Kroasia, Belanda, Inggris, Bulgaria, Rusia, Bosnia Herzegovina, Namibia, Senegal, Mozambik, Kenya, Aljazair, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, Irak, Mesir, Oman.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(her/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%