Rabu, 24/08/2011 23:17 WIB

Dari 33 Calon, DPR Hanya Tetapkan 22 Dubes

Jakarta - Rapat internal yang dilakukan oleh Komisi I DPR membahas 33 nama calon Duta Besar (Dubes) telah rampung. Dari 33 nama yang diajukan Presiden SBY ke DPR, Komisi I akhirnya hanya menyetujui 22 nama menjadi Dubes.

"Komisi I sudah melakukan rapat pengambilan keputusan untuk 33 calon Dubes. Nah keputusannya, dari 33 calon yang ada, disepakati atau disetujui sebagai Dubes ada 22 orang," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2011).

22 nama tersebut akan menjadi Dubes di negara kawasan Amerika Selatan, beberapa negara Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sementara 11 nama lain statusnya pending alias ditunda penetapannya.

"Pending dalam arti calon tersebut belum memenuhi kualifikasi yang diinginkan Komisi I. Pihak Kemenlu menyerahkan sepenuhnya pada Komisi I. Karena ini terkait kepentingan bangsa dan negara," terangnya.

Selanjutnya 11 nama tersebut akan kembali dibahas oleh komisi luar negeri ini pada Tanggal 7 September mendatang. Dan nantinya bisa saja 11 nama tersebut bisa saja menjadi duta negara.

"Bukan ditolak tapi pending, belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi. Nanti mana yang bisa diterima dengan catatan, itu beragam ada yang untuk negara Amerika Selatan, Timur Tengah di Afrika, dan Kawasan Asia," terang politisi PKS ini.

Sebelumnya Presiden SBY telah menyerahkan 34 nama calon Dubes untuk diuji Komisi I. Namun satu nama, yakni M Prakosa mengundurkan diri dan tetap memilih menjadi anggota DPR, sehingga yang tersisa ada 33 calon Dubes.

Dari 33 tersebut 4 diantaranya berasal dari Non karier, sedangkan 29 dari berasal dari pejabat karier Kemenlu. 4 calon Dubes non karir tersebut Bomer Pasaribu (Golkar),
Ahmad Ni'am Salim (PKB), Letjen TNI (Marinir) Safzen Noerdin (TNI) dan Komjen Pol (purn) Nurfaizi (Demokrat).

33 Nama tersebut akan menjadi Dubes di 33 negara. 33 Negara tersebut yakni Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, Singapura, Thailand, Vietnam, Venezuela, Ekuador, Kuba, Kolombia, PBB New York, Panama, Denmark, Vatikan, Swedia, Finlandia, Kroasia, Belanda, Inggris, Bulgaria, Rusia, Bosnia Herzegovina, Namibia, Senegal, Mozambik, Kenya, Aljazair, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, Irak, Mesir, Oman.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%